poskomalut.com
baner header

Salah Satu Kades Di Kecamatan Makean Di Adukan Ke Kejati Malut

TERNATE-PM.com, Kepala Desa (Kades) Rabutdaiyo, Kecamatan Pulau Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, Abdurahman Walanda, resmi dilaporkan/diadukan Ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara soal penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019.

Laporan pengaduan ini dimasukan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) gerakan pemuda marhaen (GPM) Kecamatan pulau makean, Kabupaten Halmahera Selatan, Ridwan R Sarian pada, Kamis (11/6/2020) dan diterima langsung oleh Kasi C Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Zul Asfi Siregar yang didampingi Kasi penerangan Hukum (Kasipenkum) Richard Sinaga.

Usai membuat laporan pengaduan PAC Gerakan Pemuda Marhaenis Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan Ridwan R Sarian kepada wartawan di halaman kantor Kejati Malut mengatakan, pihaknya melaporkan kades Rabut Daiyo, Abdurahman Walanda ke Kejati Malut terkait penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019.

Ridwan menuturkan, dugaan penyelewengan anggaran DD di tahun 2019 yang dilakukan oleh kades Rabutdaiyo dan Bendaharanya ditakdirkan sebanyak Rp 353.306.000.

Hal ini kata Ridwan, diperkuat berdasarkan pengakuan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Desa Rabut Daiyo. Misalnya Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) senilai Rp. 50.000.000. Yang mana dalam APBdes terkuat anggaran Bunder namun saat pencairan anggaran tidak di realisasi.

Selain itu, Dugaan Penyalagunaan Anggaran Penyediaan  Operasional BPD yang terdiri dari Anggaran Rapat, ATK, Makan dan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll ) Senilai Rp. 10.035.000 juga tidak diberikan.

Selanjutnya, anggaran yang tidak di relealiasasi adalah Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya seperti ( Musdus, Rembug Desa Non Reguler ) Senilai Rp. 5.071.000. Alokasi Anggaran Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJMDs, RKPDs Dll) Senilai Rp. 10.400.000. Alokasi Anggaran Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDs, APBDs Perubahan, LPJ) Senilai Rp. 7.800.000. Alokasi Anggaran Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non – Formal Milik Desa ( Biaya Honor dan Pakaian ) Senilai Rp. 30.000.000, Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan, Kls Ibu Hamil, Lansia,  dan Insentif ) Senilai Rp. 21.600.000,- 

Tidak hanya itu Kata Ridwan, namun masih ada juga Alokasi Anggaran Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga ( Pipanisasi ) Senilai Rp. 150.000.000. Alokasi Anggaran Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Senilai Rp. 22.400.000. Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll ) Senilai, Rp. 9.000.000 dan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa dan Kebutuhan Pemuda Lainnya, Senilai Rp. 37.000.000.

“Jadi kami sudah memasukan laporan dengan harapan bahwa pihak Kejaksaan tinggi Maluku Utara segara melakukan penyelidikan. Sekaligus memeriksa saudara kades Rabut Daiyo, Abdurahman Walanda Selaku Kepala Desa Rabutdaiyo dan Muhammad Sahab Selaku Bendahara Desa soal dugaan penyelewengan anggaran ratusan juta tersebut,”Ungkap Ridwan.

Terpisah, Kasih Pengkum Kejati Malut, Richard Sinaga, saat dikonfirmasi menyampaikan, Laporan pengaduan PAC GPM Pulau Makean terkait penyelewengan anggaran DD oleh Kades Sudah diterima.

“Kami sudah menerima, nanti akan di sampaikan ke pimpinan dalam hal ini Pak kajati. Apakah didesposisi ke Asintel ataukah ke Pidsus,”Cetus Richard sembari menambahkan, Laporan tersebut tetap di proses hingga ada titik terang.(sam/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: