poskomalut.com
baner header

PT BPN Akui Pencemaran Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan

Munadi : Perusahan Tidak Taat Hukum

WEDA-PM.com, Sekertaris Komisi III DPRD Halmahera Tengah (Halteng), Munadi Kilkoda menyatakan, hasil pengecekan di Sungai Waleh, PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Pasalnya, ditemukan sedimentasi air sungai akibat kegiatan pertambangan perusahan tersebut.

Bahkan kata Munadi, pihak managemen perusahan tambang tersebut, saat melakukan pertemuan dengan Komisi III di kantor BPN, Kamis (11/6) kemarin, mengakui sejak awal perusahan itu tidak punya sistem perencanaan tambang dan studi kelayakan dalam melakukan kegiatan pertambangan.

Komisi III DPRD Halteng bersama perusahaan meninjau Sungai Waleh

“Apalagi pada saat kegiatan pertambangan dilakukan, curah hujan cukup tinggi. Hal tersebut membuat sedimentasi sulit dikendalikan. Padahal, sudah ada beberapa sediment pond yang dibuat di lokasi penambangan,”ungkapnya.

Munadi menegaskan, pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahan tidak bisa di tolelir lagi. Sebab, ini temuan serius. Untuk itu, DPRD akan merekomendasikan ke Bupati agar segera memberikan sanksi tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 76 undang-undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. “Dalam undang-undang tersebut, Bupati diberikan kewenangan mencabut izin lingkungan perusahan tersebut. Sehingga komisi III akan rekom untuk pencabutan izin,”tegas Ketua AMAN Maluku Utara ini.

Politisi NasDem itu mengatakan, kejadian tersebut menunjukan perusahan tidak memiliki kajian yang matang sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Apalagi lanjut dia, beberapa sediment pond yang ada itu ternyata baru dibangun. Semestinya sediment pond dibangun sejak tahapan kontruksi.
“Sedimentasi pada air sungai Waleh tersebut menunjukan bahwa, sediment pond yang disiapkan ternyata tidak memiliki kegunaan apa-apa. Nyatanya jebol,”ujarnya.

Pria kelahiran Mesa ini, mengaku sangat menyayangkan lantaran dari tahun ke tahun kejadian serupa terus terjadi dan perusahan enggan melakukan perbaikan padahal resikonya sangat besar. Bahkan, menurut anggota DPRD Dapil Satu halteng ini, penjelasan pihak perusahan memungkinkan masih terjadi pencemaran lingkungan, terutama sediment tersebut masih sangat mungkin terjadi di waktu akan datang.

“Kalau dibiarkan, masyarakat yang hidup di bantaran sungai terutama yang ada di Trans Waleh, dan bagian pesisir baik di Waleh dan Yeke akan merasakan dampak buruk yang luar biasa. Bahkan biota air sungai dan laut juga terancam keberadaannya,”ungkap Munadi, yang juga ketua AMAN Malut.

Sekertaris Fraksi NasdeM ini, merasa heran dengan komitmen lingkungan PT BPN. Munadi katakan, perusahan tambang yang beroperasi di Kecamatan Weda Utara tersebut tidak taat aturan hukum yang berlaku di republik ini.

“Lihat saja Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), tidak pernah dilaporkan ke Pemda. Padahal, kewajiban melapor itu diatur jelas di undang-undang Lingkungan Hidup dan aturan turunan seperti di Permen LHK 26/2018,”papar Aktifis AMAN Malut itu.

Lanjut dia, Kok bisa-bisanya perusahan abaikan kewajiban tersebut. “Saya mencurigai ada kesengajaan menyembunyikan masalah dampak yang terjadi di penambangan ini. Kita juga tidak tahu seperti apa sistem pengelolaan limbah B3 mereka,” ujarnya. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: