poskomalut.com
baner header

DPRD Soroti Pemberdayaan UMKM di Kota Ternate

TERNATE- PM.com, Komisi II DPRD Kota Ternate kembali menyoroti kebijakan pemerintah Kota Ternate mengenai UMKM (Usaha mikro kecil menengah) yang tidak mendapatkan perhatian serius ditengah pendemi Covid-19.

Angota komisi II DPRD kota Ternate H. Sudarno Taher mengatakan, selama pandemi Covid-19 pemkot Ternate tidak memperhatikan UMKM dan tidak serius mengambil kebijakan di tengah pendemi Covid-19, sehingga para UMKM ini tidak bisa lagi mengembangkan usahanya.

“Selama pandemi ini adanya refokusing dan realokasi APBD kepada tiga item yakni kesehatan, Bansos dan UMKM, namun pemerintah hanya fokus pada kesehatan dan Bansos, sedangkan UMKM dibiarkan sehingga terbengkalai,” ungkap Sudarno pada poskomalut.com, Jumat (12/6/20).

Menurutnya, UMKM saat ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah ternate, salah satu contoh kasus, misalkan kebijakan pengurangan retribusi dan pajak sampai sekarang tidak jelas.

“Jadi desain pengurangan dan peringanan terhadap UMKM ini dari sisi retribusi pedagang dan pelaku usaha yang lain ini, seperti apa juga tidak tergambarkan,” ungkapnya.

Sehingga masing-masing para pedagang mengajukan permohonan keringat sampai saat ini pun belum ada jawaban, misalnya para pedagang-pedagang kecil dan menengah tidak ada kejelasan dari pemkot.

Untuk itu komisi II DPRD Kota Ternate dalam hal ini, bermitra dengan kepala Dispenda untuk bagaimana mencoba mempratek dampak-dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha kecil, menegah. “Kita berharap agar UMKM juga mendapatkan porsi yang sama dalam hal kaitan dengan kebijakan agar para pelaku juga harus diperhatikan, karena mereka setiap bulan membayar retribusi maupun pajak sementra pendapatanya tidak seimbang,”ujarnya.

Untuk itu Ia meminta, pemerintah mendesain segala kebijakan untuk berpihak pada UMKM. Alokasi anggaran yang diploting untuk bantuan sosial diharapkan agar para pelaku usaha UNKM mengambil bagian.

Contoh kasusnya, para pelaku usaha itu diberdayakan dalam hal menyalurkan bantuan-bantuan sembako ke pra yang berhak atau masyarakat. Jangan kemudian diberikan kewenngan penyaluran itu kepada satu distributor, sementara pelaku usaha kecil, menengah ini kemudian terdampak.

“Kalau misalnya pelaku usaha ini diberdayakan untuk menjadi distributor di kelurahan-kelurahan setempat maka otomatis mereka juga memperoleh pendapatan. Kalau mereka juga tidak diberdayakan dan tidak mendapatkan bantuan maka ataupun tidak diperdulikan maka ambruklah UMKM kita di Kota Ternate, belum lagi Alfamidi sudah marak maka akan tambah hancur UMKM kita jika tidak ada perhatian dari Pemkot,” tutupnya. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: