poskomalut.com
baner header

148 Miliar Dana Covid-19 dari Pemprov Malut Belum Mengalir ke Kabupaten-Kota

Sekkot : Pemprov Jalan Sendiri dan Kurang Koordinasi
SOFIFI-PM.com,
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggeser atau refocusing anggaran untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Provinsi Maluku Utara senilai Rp 148 miliar, namun rupanya dana yang gelontorkan sebesar itu disinyalir belum mengalir ke kabupaten/kota, salah satunya di Kota Ternate sebagai daerah dengan angka kasus covid-19 tertinggi.

“Bantuan dari pemprov semacam dana sharing penanganan Covid-19 ke Pemkot Ternate belum pernah ada, bahkan Pemkot Ternate sudah dua kali ajukan proposal bantuan ke pemprov Malut namun sampai saat ini belum direalisasikan,” ungkap Sekot Ternate, Dr Jusuf Sunya, saat berkunjung ke Redaksi Posko Malut, Minggu (14/6/2020) sore.

Ia menyebutkan, sejauh ini Pemkot Ternate baru dua kali menerima bantuan berupa paket sembako. Itu pun langsung ke camat. “Untuk sharing dana dalam penanganan Covid-19 di Kota Ternate belum ada. Kalau paket sembako itu dua kali itu berstiker AGK, jadi apakah bantuan pribadi gubernur atau dari pemprov karena pemprov serahkan langsung ke masyarakat melalui camat,”katanya.

Mestinya, lanjut sekkot, pandemi wabah virus corona ini pemerintah kota dan pemprov bersinergi dengan program bersama mengatasi Covid-19. Namun, kelihatannya pemprov berjalan sendiri di tengah meningkatnya angka kasus positif di Ternate. ”Tiba-tiba Kadis Kesehatan Malut sebut bahwa Ternate hitam pekat. Secara logika angka naik karena lokasi rujukan ada di Ternate. Andaikan Sofifi jadi lokasi rujukan maka angka di sana tinggi,”kesalnya.

Jusuf mengaku, sudah beberapa kali mengadakan rapat bersama antara pemprov dengan Kota Ternate, namun pembahasannya hanya secara teknis bidang kesehatan. Tidak pernah pemprov pertanyakan kepada pemkot soal pandemi virus ini apa saja yang dibutuhkan. ”Rapat dengan gugus tugas provinsi secara teknis pernah, namun rapat untuk bahas kita butuh apa belum pernah, bahkan saya sudah dua kali tanda tangan usulan proposal sampai saat ini belum direalisasikan. Malahan kita (Kota Ternate) dituding hitam pekat,”ungkapnya.

Mantan Kadis Tenaga Kerja Kota Ternate itu berharap sebagi pemerintah harus bekerja sama, butuh kolaborasi, karena yang korban adalah masyatakat Maluku Utara. Bahkan, tercatat di pusat bukan Ternate yang zona merah tapi Maluku Utara. “Kalau pemprov serius, bantulah apa yang diminta, jangan mereka di Sahid kita di sini, karena pusat sebut Maluku Utara zona merah bukan Ternate,”kesalnya lagi.

Sekkot menuturkan, jika pemprov dan kabupaten/kota duduk bersama membahas penanganan Covid-19 dengan dana yang begitu besar (Rp 148 miliar) maka angka kasus di Malut akan turun. Bahkan, dana tersebut lebih dari cukup. “Pemprov dari dulu ego sektoral masih ada, sehingga koordinasi masih sangat minim. Andaikan kita duduk bersama bahas, kami siapkan ini, dan butuh ini, pemprov siapkan itu, saya yakin angka kasus di Malut akan turun. Saya lihat semua jalan sendiri-sendiri,”ungkapnya.(iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: