poskomalut.com
baner header

Merasa Tercemar Kades Rabutdaiyo Halsel Tempuh Jalur Hukum

TERNATE-PM.com, Perkara dugaan korupsi dana desa yang diduga melibatkan Kepala Desa Rabutdaiyo, Kecamatan Pulau Makian, Halmahera Selatan, Abdurahman Walanda berujung saling lapor. 

Abdurahman Walanda resmi lapor balik Ketua PAC GPM Pulau Makian, Ridwan R. Sarian atas dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya.

Laporan balik terhadap Ketua PAC GPM Kecamatan Pulau Makian Ridwan R. Sarian ini diadukan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Malut, Senin (15/6/2020) siang tadi. Ridwan dilaporkan karena diduga mencemarkan nama baik dan memfitnah Abdurahman Walanda melalui pernyatan dibeberapa media, yang merugikan pihaknya selaku Kades Rabutdaiyo.

Pekan lalu Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Marhaen atau PAC GPM Pulau Makian membeberkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Rabutdaiyo. Menurut mereka besaran dana desa yang diselewengkan itu lebih dari Rp. 350 juta.

Dugaan kasus korusi itu dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Laporan hukum GPM Makian dimasukkan pada Kamis (11/6/2020) pekan kemarin. Laporan tersebut di terima Kepala Seksi C Bidamg Intelinen Kejati Malut, Zul Asfi Siregar, didampingi Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Richard Sinaga.

Sekretaris Badan Penyeluhan dan Perberdayaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila, Hastomo Bakri menyebutkan, diadukannya Ridwan R. Sarian ke Direktorat Krimum Polda Malut itu setelah Abdurahman Walanda meminta pendampingan guna mendapatkan perlindungan hukum.

Pendampingan tersebut, lanjut Hastomo, tertuang dalam surat kuasa khusus nomor: 1/SKK/PD/BPPH-MALUT/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020. “Mengawal kasus ini sejumlah pengacara sudah disiapkan,” kata Tomo, biasa disapa, usai memasukkan laporan.

Tomo mengemukakan, ada dua delik materil atau aduan yang diadukan. Pertama, mengenai pencemaran nama baik dengan sangkaan Pasal 310 KUHP, dan yang kedua adalah perbuatan fitnah dengan sangkaan Pasal 311 KUHP ayat 1.

“Pasal nya 310 pidana penjara paling lama sembilan bulan, sedangkan Pasal 311 tiga bulan penjara,” aku Hastomo.

Menurutnya dasar laporan balik ini, kata Tomo, berdasarkan komentar Ridwan yang mengakui adanya pengakuan Ketua Badan Permuswaratan Desa (BPD) Desa Rabutdaiyo, Hamdan Hi. Kamal.

Pengakuan tersebut, lanjut Tomo, Kades Rabutdaiyo Ridwan mengakui kalau informasi dugaan korupsi dana desa tersebut didapat dari pengakuan Hamdan Hi. Kamal.

“Padahal tarada (tidak ada) pengakuan itu. Dalam surat pernyataan Ketua BPB Hamdan tidak akui kalau pernah mangaku ke Ridwan soal dugaan korupsi di Rabutdiyo seperti yang diberitakan,” papar pengacara muda itu. Sembari menunjukkan surat pertanyaan yang ditandangani ketua BPD beserta tiga anggotanya.

Masih lelaki Alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate membantah kalau laporan balik ini hanya sekedar menggertak pihak PAC GPM Pulau Makian. Ia menyatakan, keputusan mendampingi kliennya itu benar-benar murni dan tanpa tendesius apapun.

“Kami bakal kawal sampai di tingkat selanjutnya. Karena pengakuan Ridwan tersebut menurut kami merugian klien kami. Untuk proses selanjutnya kita serahkan saja ke polisi, tapi yang jelas semua dokumen pendukung (data pembanding) sementara disiapkan,” tutup Hastomo. (sam/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: