poskomalut.com
baner header

Segala Kewenangan Persetujuan Wawali Tidore Sah

TIDORE-PM.com, Menyikapi sorotan publik soal tanda tangan Wakil Wali Kota Tidore Muhammad Sinen, dalam sebuah surat keputusan di masa pandemi Covid-19 ini dianggap cacat hokum, merupakan kekeliruan dalam memahami sebuah peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Protokoler dan Kompi Setda Kota Tidore Kepulauan, Asis Hadad, menjelaskan sebuah peraturan wali kota yang ditandatangani wakil wali kota karena wali kota berhalangan sementara, merupakan bagian dari pelaksanaan wewenang jabatan yang melekat pada jabatan wakil wali kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c pada ketentuan di atas menyebutkan wakil kepala daerah  melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan huruf d, melaksanakan tugas lain sesui dengan peratutan perudangan-undangan. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 66 ayat (2 ) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah juga melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Selain itu, wakil wali kota juga  telah menerima pelimpahan wewenang dari wali kota dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 68.2 tahun 2020, tentang pelimpahan pelaksanaan tugas dan kewenangan wali kota kepada wakil wali kota,’’ ujar Asis.

Dengan begitu, sepanjang wali kota masih berhalangan maka secara absolut seluruh tugas dan wewenang wali kota dijalankan oleh wakil wali kota. “Hal ini kami tegaskan karena berbagai sorotan muncul di beberapa media online maupun cetak mengenai tugas dan wewenang wakil wali kota. Bahkan ada yang rencana menggugat produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang ditandangani oleh Wakil Wali Kota ke-Mahkahkamah Agung. Kami persilakan,’’ tegas Asis.

Tak hanya itu, adapun pihak yang meminta dalam melaksanakan mandat ini perlu mendapat persetujuan menteri, padahal pasal 110 ayat 4 Permendagri Nomor 120 tahun 2018 secara jelas mengatakan yang perlu mendapatkan persetujuan tertulis oleh menteri hanyalah pejabat sementara. Sedangkan pelaksana tugas dan pelaksana harian tidak perlu dengan persetujuan menteri. Prinsipnya semua kebijakan yang dijalankan oleh wakil wali kota dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di atas.

 Oleh sebab itu, jika ada yang merasa tidak puas dan berencana menggugat ke Mahkahma Agung, salaku pemerintah, pihaknya mempersilakan siapapun yang berhak untuk itu. “Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada siapapun yang melakukan kritik dan pengawasan atas setiap kebijakan yang diambil, karena langkah yang kami ambil ini semata-mata adalah wujud dari kepedulian pemerintah daerah dalam upaya melindungi dan menyelamtakan masyarakat dari wabah penyebaran Covid-19. Pemerintah juga berupaya untuk menjamin keselamatan masyarakat baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun dampak sosial yang terjadi,’’ tegas Asis.(mdm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: