poskomalut.com
baner header

PTT Pemprov Malut 4.162 Orang

BKD dan SKPD Beda Data Honorer, Salmin: Nanti Ada Tim yang Verifikasi

SOFIFI-PM.com, Keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemprov Malut tak habis-habisnya, bahkan jumlahnya terus bertambah.

Kepala Badan PerencaanPembanguan Daerah (Bappeda) Malut Salmin Janidi saat dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, data PTT yang diterima dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga saat ini sebanyak 4.162 orang, yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Malut. Pembengkakan jumlah PTT ini, tentu sangat menguras keuangan daerah setiap tahun.

Karena itu, lanjut Salmin menghadapi penyusunan anggaran tahun 2021 mendatang, Bappeda Malut akan menyisir semua SKPD dalam rangka penyamaan data PTT. Pada Selasa (15/6) kemarin Bappeda Malut memulai menggelar rapat dengan tiga SKPD penyumpang PTT terbanyak, yakni Satpol-PP, Dikbud, dan Keuangan. “Rapat ini untuk menyandingkan, atau meng-clear-kan masalah data PTT karena berhubungan dengan penganggaran. Kami juga akan bentuk tim untuk verifikasi, hasil verifikasi data PTT ini akan di SK-kan gubernur sebagai dasar penganggaran,” ujarnya.

Langka yang diambil Bappeda Malut ini, dimaksudkan agar ke depan, para tenaga honorer tak diperhadapkan lagi dengan persoalan honor atau upah yang diterima. “Hampir setiap tahun tenaga honor, terutama guru selalu saja mempersoalkan gaji. Makanya, kita selesaikan masalah PTT dulu. Kadang perekrutan PTT misalnya guru itu, dilakukan kepala sekolah sendiri. Memang PTT seperti guru itu, penganggarannya ada yang pakai APBD, ada juga dari dana Bos. Yang kami verifikasi ini, khusus data PTT yang dianggarkan dalam APBD, ini yang kami clear kan dulu,” katanya.

Ia mengaku, penyisiran jumlah tenaga honor ini dimulai dari Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapadan dan Aset Daerah Malut dan Satpol-PP, selanjutkan SKPD lain. ”Tiga SKPD ini yang memiliki jumlah tenaga honor terbanyak. Jadi dalam rapat tadi (kemarin, red) kami akan bentuk tim untuk verifikasi data jumlah PTT,” katanya sembari mengaku, akan menyampaikan KUA dan PPAS tahun 2021 ke DPRD Provinsi (Deprov) Malut tepat waktu.

Sementara, berdasarkan data yang didapat redaksi Posko Malut, setiap bulan PTT atau tenaga honor menerima upah sebesar Rp 1,5 juta. Apabila upah yang diterima per honorer tersebut dikalikan dengan jumlah PTT sebanyak 4.162 orang maka anggaran daerah yang dikhususkan membayar gaji PTT setiap bulan sebesar Rp 6,24 miliar (6.243.000.000) atau setiap tahun pemerintah membayar gaji 4.162 PTT sebesar Rp 74,9 miliar lebih.   (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: