poskomalut.com
baner header

Tidak Taransparan, Kades Cucumare Morotai Didemo

MOROTAI-PM.com, Puluhan anak muda yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Cucumare (HPPMMC) Kabupaten Morotai, Senin (15/06), menggelar unjuk rasa di kantor Desa Cucumare. Para permuda menuntut pertanggungjawaban Kades Cucumare Harman Ismail dalam pengelolaan anggaran di desa, termasuk sejumlah masalah di desa tersebut.

Dalam orasi, para mahasiswa ini mengatakan, desa adalah bagian kecil dari perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengurus masyarakat yang ada di desa. Atas dasar itu, maka pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran desa, misalnya  keterbukaan pertanggungjawaban ke masyarakat.

Menurut mereka, yang terjadi di desa Cucumare saat ini tidak ada penyampaian dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, terkait dengan dana desa ditahun 2017 sampai di tahun 2020. Bahkan hampir semua program tidak ada kejelasan hingga kini.

“Misalkan, pengadaan kaisar dalam tahap perancangan 4 unit, dan kemudian ditahap perubahan 3 unit. Tapi, yang ada atau yang dibeli hanya 2 unit dan itu tidak ada kejelasan atau pemberitahuan kepada masyarakat desa cucumare, khususnya ditahun 2018. Kemudian ditahun 2017/2018 ada beberapa dapur sehat yang tidak pernah selesai Ini berarti bahwah, selama ini pemerinta desa telah membodohi dan menindas masyarakat  Desa Cucumare,” urai Arsil Djaguna, saat berorasi.

Secara kelembagaan, pihaknya menilai tata kelola pemerintahan yang dikomandoi kades itu sangat amburadul dan berantakan. Masalah desa, sangatlah banyak, mulai dari janji kades Harman Ismail, bahwa ketika dia terpilih jadi kepala desa, maka dia akan membebaskan lahan yang terletak di dusun kaka (Cucumare). Akan tetapi, sampai sekarang beliau belum ada pembebasan.

Kemudian soal penjualan lahan milik masyarakat, ke pihak Jababeka, yang dilakukan oleh bapak kepala desa tanpa sepengetahuan dari masyarakat Desa Cucumare, dan pembagian bantuan sifatnya pilih kasih.

“Anehnya, ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban anggaran desa, dirinya (Harman) beralasan bahwa masyarakat tidak berhak meminta pertanggungjawaban sebab, hanya ada bisa dilihat oleh PMD dan Inspektorat. Ini yang kami sesalkan,”cetus para pendemo. (ota/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: