poskomalut.com
baner header

Empat Desa di Taliabu Kembali Musdes

TALIABU-PM.com, Tindak lanjut aspirasi masyarakat desa, terkait masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pulau Taliabu, merekomendasikan untuk kembali dilaksanakan Musdes di empat desa.

Rekomendasi tersebut, disampaikan komisi satu DPRD Pulau Taliabu melalui forum rapat dengar pendapat bersama aparat, BPD dan perwakilan masyarakat empat desa beserta, para camat dan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa yang berlangsung di gedung DPRD, Senin (15/6). 

Amatan reporter Media ini, kurang lebih 3 jam berlangsung mendengarkan penjelasan tentang penyaluran BLT-DD, dari para pihak yang dimulai dari pemerintah desa terkait, perwakilan dari dinas PMD, serta perwakilan masyarakat pengadu, ahirnya melahirkan titik kesimpulan.

Sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara No.02/DPRD-PT/2020, empat Desa yang akan kembali melakukan musdes khusus BLT-DD diantaranya Desa Tabona, dan Desa Kabuno Kecamatan Tabona, serta di Kecamatan Taliabu Barat Laut yakni Desa Onemay dan Desa Nggele.

Dalam berita acara itu juga menegaskan para pihak telah sepakat untuk dilakukan kembali musyawarah di tingkat desa terkait dengan BLT-DD yang kriterianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang sampai saat ini belum terakomodir sebagai penerima BLT Dana desa.

Berita acara tersebut ditandatangani langsung pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Camat Tabona dan Camat Taliabu Barat Laut, Pemdes Tabona, Kades Kabuno, Kades Onemay dan Kades Nggele, serta keterwakilan masyarakat para pengadu masalah BLT-DD dari ke empat desa.

Anggota komisi satu, DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa mengatakan, penting untuk kembali melaksanakan musyawarah dalam desa dengan melibatkan semua pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak lagi terjadi polemik. “Harus kembali dilakukan Musdes yang melibatkan semua pihak di desa masing-masing sehingga tidak terjadi polemik dihari esok,”ungkapnya.

Kata dia, DPMD, Camat, pemerintah desa, serta para warga yang telah melapor, tolong untuk memastikan bahwa penambahan orang yang menerima BLT-DD ini benar-benar layak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ini akan menjadi pertanggungjawaban. “Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, camat, serta Pemdes harus bisa memastikan kalau penambahan masyarakat penerima BLT harus benar-bernar sesuai dengan aturan yang berlaku karena ini akan menjadi laporan kita,” imabaunya. (Cal/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: