poskomalut.com
baner header

Munadi Dukung Pemkab Halteng Hentikan Aktivitas Tambang PT. BPN

WEDA-PM.com, Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Tengah (Halteng), yang menghentikan aktifitas tambang PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN), diapresiasi DPRD Halteng.

Sekretaris Komisi III DPRD Halteng, Munadi Kilkoda menyatakan, langkah pemda menghentikan aktivitas perusahaan sangat tepat, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang 32/2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkunhan hidup. “Kami mengapresiasi kebijakan bupati yang menghentikan aktifitas tambang PT BPN,”kata Munadi, Selasa (16/6).

Meski demikian, Menurut Munadi, perusahaan tambang tersebut tidak bisa sekadar diberikan sanksi administrasi saja. Sebab, akibat dari aktifitas penambangan yang mereka lakukan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

“Harus ada gugatan ganti rugi dan pidana atas pelanggaran lingkungan yang diperbuat. Itu menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dan diatur jelas dalam UU tersebut,”tegas Politisi NasDem ini.

Lanjutnya, hal tersebut ditempuh oleh pemerintah agar ada efek jera kepada perusahan tambang maupun yang lainnya agar tidak menganggap masalah lingkungan itu sebagai masalah biasa yang bisa mereka diabaikan. “Saya mengikuti benar kok, bukan saja BPN, perusahan tambang yang berinvestasi di Halteng ini banyak yang abai dengan kewajiban tersebut,”paparnya.

Ketua AMAN Malut ini mengaku, ada kasus pembuangan ore di laut yang dilakukan PT. Tekindo beberapa waktu lalu, itu juga pelanggaran serius, kasus pencemaran laut di depan desa Gemaf akibat dari abu sisa batubara milik PT. IWIP, juga rusaknya kawasan pesisir di pulau Gebe akibat dari kegiatan pertambangan di pulau tersebut.  “Semuanya masalah serius yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah daerah,”pintahnya.

Munadi menyatakan, apabila pemerintah tidak control dan tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut, kejadian-kejadian tersebut akan terus terjadi. 

Sebab lingkungan hidup itu sangat penting dijaga kelestariannya jika tidak maka mengancam bukan hanya ekositem didalamnya tapi mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

“DPRD sudah bicarakan untuk mengambil langkah hukum atas pencemaran yang dilakukan BPN ini. Langkah ini akan dibicarakan dengan pemerintah daerah supaya ada kesepahaman bersama,”ungkapnya. Secara kelembagaan, kami sangat menyayangkan kelalaian penambangan tersebut dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup masyarakat baik yang ada di desa Yeke, Waleh, maupun Trans Waleh. Termasuk mengganggu keberadaan biota atau ekosistem yang ada di sungai dan kawasan pesisir pantai tersebut. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: