poskomalut.com
baner header

WBN Diminta Bayar Lahan Garapan Warga Yang Hak Kepemilikannya Jelas

WEDA-PM.com, Panja DPRD Halmahera Tengah (Halteng), kembali menggelar rapat melibatkan kelompok pemilik lahan garapan di Lokasi Kaurahae, Akejira, Sakulen yang masuk dalam konsesi PT. Weda Bay Nikel (WBN), dan para kelompok lahan garapan yang diwakili masing-masing ketua Kelompok.

Rapat tersebut bertujuan menggali lebih jauh kronologis sengketa lahan garapan antara pemilik lahan garapan masyarakat lingkar tambang yang ada di Kecamatan Weda Tangah, dan Weda Utara.

Ketua Panja DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad menyatakan, berdasarkan SKT yang diterima, serta hasil ferivikasi panja, lahan garapan Blok Kaurahae luasanya 2.811,63 Hektar. Lahan tersebut disertai bukti dokumentasi berupa tanaman dan lainnya.

Hanya saja, setelah dikonfirmasi oleh panja ternyata tanaman sebagian tidak lagi ada. Sebab, sebagian lokasi telah digusur dan dibersihkan perusahan untuk kepentingan penambangan.

Meski demikian, panja masih akan melakukan penelusuran informasi itu sehingga ada bukti aktual. Nuryadin mengatakan, dalam rapat itu pemilik kelompok lahan garapan sampaikan bahwa ada oknum di Pihak perusahaan secara diam-diam melakukan pendekatan persuasif kepada setiap orang pemilik lahan untuk ada pembebasan lahan tanpa harus melibatkan.

“Karna itu, Panja ingin sampaikan agar cara seperti ini jangan dilakukan. Kalau mau ada pembayaran lahan garapan ya sampaikan dengan cara yang baik kepada seluruh kelompok masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan antar kelompok masyarakat maupun perusahaan, terutama masyarakat lingkar tambang,”ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, hasil konfirmasi dengan pemilik lahan sebagaimana yang berkembang pada rapat dengar pendapat umum (RDPU), ternyata lahan garapan kurang lebih 30 hektar di Lokasi Kaurahae sudah dibebaskan oleh PT. WBN.

“Ini pengakuan dari Bapak Abrahan Togo. Dia Saksi Hidup sebagai orang yang lahan garapanya telah di bayar dengan jumlah anggota kelompok 26 Orang,”ucapnya.

Dia mengungkapkan, harga pembebasan lahan dengan cara Taliasi atau penghargaan kepada kelompok pengelola lahan tersebut, bukan ganti rugi lahan. Harga taliasi yang disepakati adalah Rp 2.500 per meter. Harga ini disepakati antara Pemerintah Daerah (Pemda), pihak perusahaan, dan pemiliki Lahan, pada Bulan Agustus 2019.

“Karena Itu Panja DPRD meminta perusahaan agar lahan garapan masyarakat yang Hak kepemilikannya sudah jelas untuk segera diselesaikan pembayarannya dengan cara taliasih. Masa tanah garapan yang lain dibayar sementara yang lain tidak. Kalau tidak dibayar itulkan tidak adil. Karna itu Panja akan tetap mangawal kepentingan masyarakat ini ke Pihak perusahaan untuk dibicarakan dan mecari solusi yg terbaik,”ujar mantan ketua DPRD ini.

Lajutnya, Panja Juga mendesak agar kesepakatan pembayaran dengan cara taliasih segera dituntaskan antara perusahaan, pemilik Lahan. “Saya berharap seperti itu, sehingga Projeck Investasi besar ini berjalan dengan tenang. Masyarakat lingkar tambang juga Happy, DPRD dan Pemda juga tidak dipusingkan dengan sengketa lahan yang menurut saya biaya pembebasanya sangat kecil dibanding dengan Nilai Investasi yang ada. Pada prinsipnya pemilik lahan tidak lagi berkeberatan dengan biaya Rp2.500/Meter yang suda diputuskan bersama,”paparnya.

Anggota DPRD Dapil Patani Gebe ini menuturkan, prinsipnya panja DPRD Halteng secara moril dan politik akan mengawal permasalahan sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, pemda dan perusahan sampai ada titik penyelesaian yang saling menguntungkan.

“Kami berharap kepada Perusahan agar terkait dengan proses penyelesaian lahan harapan ini agar lebih terbuka, sehingga masaalah tidak berlarut. DPRD akan tetap mengawal kepentingan invesatasi di daerah tetapi Investasi harus ramah terhadap masyarakat di daerah terutama masyarakat yang berada dingkaran Investasi tersebut,”tandasnya.

Ia menyampaikan, memang dalam ketentuan UU Kehutanan dan UU Pokok Agraria yang namanya kawasan hutan tidak bisa ada proses ganti rugi lahan, karena kawasan itu adalah hutan Negara yang dikuasai oleh Negara.
“Karena itu proses penyelesaian lahan garapan masyarakan di kawasan hutan hanya melalui proses taliasih dengan harga yang sepakati bersama, tentu lahan garapan juga harus dibuktikan dengan tanaman lahan garapan tersebut,”jelasnya. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: