poskomalut.com
baner header

Tuntutan Pemberhentian Kades Tabona Pultab Dinilai Tak Berdasar

TALIABU-PM.com, Tuntutan segelintir pemuda Desa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Tabona (AMPDT), Kabupaten Pulau Taliabu agar kades Tabona, La Haruli segera undur dari jabatannya dinilai tak berdasar.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tabona, Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, Sedek Tabona kepada media ini, Selasa (16/6) kemarin mengatakan tuntutan agar Kades Tabona, Laharuli segera undur dari jabatan karena diduga salah kelola anggaran dan penyaluran BLT Desa Tabona sangat tidak berdasar.

Menurut Sedek, penetapan dan penyaluran BLT di Desa Tabona  sudah sesuai 14 kriteria, sehingga aksi sebagian warga yang mempermasalahkan penyaluran BLT di desa Tabona dinilai keliru. Alasan AMPDT yang mempersoalkan pembangunan Gedung Pertemuan di desa Tabona dengan memanfaatkan DD disaat menghadapi pandemi virus corona ini dinilai hanya alasan yang dibuat-buat seolah olah Pemdes tidak menyisipkan anggaran penanganan dan pencegahan wabah covid 19.

“Yang dorang (AMDT) persoalkan itu, anggaran covid-19, tunjangan aparat desa, pembangunan gedung pertemuan, dan penyaluran BLT. Saya bisa bilang, itu semua tidak punya dasar. Terkait anggaran covid 19 misalnya, di Tabona itu kan DD itu Rp 900 juta lebih. Untuk penanggulangan covid 19 sebesar 30 persen. Itu artinya anggaran covid Desa Tabona hanya sebesar Rp 280 juta.  Sementara DD tahap awal yang dicairkan hanya Rp 380 juta dan anggaran Rp 280 juta itu sudah dibuka untuk penanganan covid, sementara yang dipakai untuk bangun gedung pertemuan itu adalah sisa dari DD tahap awal yang Rp 100 juta, lalu masalahnya dimana?  Kan anggaran covid tidak dipake bangun gedung, jadi torang anggap tidak ada masalah,” jelasnya.

Dikatakan, terkait penyaluran BLT, ia mengatakan disalurkan sudah tepat sasaran, hanya saja AMPDT justru meminta agar BLT disalurkan secara merata, baik aparat desa maupun petani dan PNS pun harus dapat BLT, langkah ini dinilai justru menabrak aturan yang ada sehingga BPD yang mengaku-ngaku terus di desak untuk menandatangani surat sakti pemberhentian kades tabona itu tak pernah mengabulkan atau menandatangani surat pemberhentian kades tabona karena dinilai tidak sesuai aturan main yang berlaku.

“Penerimaan BLT yang bersumber dari DD desa Tabona berjumlah 58 KK, itu sudah sesuai 14 kriteria yang di edaran kementerian itu. Sekarang yang dorang (AMPDT) mau BLT dibagi rata sehingga masyarakatpun akhirnya setuju dan membubuhkan tandatangan sebagai tanda sepakat. Tetapi tandatangan masyarakat tabona itu fungsinya lain lagi, tanda tangan itu sekarang fungsinya seolah-olah masyarakat sudah sepakat untuk berhentikan kepala desa, tapi kenyataannya tidak begitu”bebernya.

Padahal sambung Sedek, pemberian kepala desa hanya berlaku apabila kepala desa mengalami sakit yang menahun dan tidak dapat menjalankan roda pemerintahan, atau dinyatakan bersalah karena tindakan korupsi atau perbuatan hukum lainnya yang sudah punya kekuatan hukum. 

“Yang terjadi di Tabona sekarang kan tidak bagitu, karena kades sudah jalankan aturan maka jelas bahwa tuntutan untuk kase barenti kades itu tidak ada dasar yang jelas,” tegasnya.  (Cal/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: