poskomalut.com
baner header

Antisipasi Keterlibatan ASN, Bawaslu Ternate Menyurat Ke Kepala Daerah

TERNATE-PM.com, Antisipasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang marak terjadi pada pesta demokrasi pemilihan kepala Daerah, Bawaslu Kota Ternate menyurat ke kepala daerah merujuk pada imbauan larangan.

Menurut ketua Bawaslu kota Ternate Kifli Sahlan, salah satu indeks potensi kerawanan pemilihan kepala daerah yang disusun oleh Bawaslu itu, yakni ketidaknetralan ASN.

Kerawanan ini lanjut kifli, bukan hanya terjadi pada pemilihan kepala daerah melainkan pemilihan legislatif, juga pemilihan presiden kemarin, ada beberapa kasus yang pihaknya temukan saat pengawasan berlangsung.

Kifli menjelaskan, ASN itu bukan hanya dilarang didalam undang-undang pemilihan yakni UUD nomor 10 tahun 2016, tetapi juga dilarang dalam undang-undang ASN UUD nomor 5 tahun 2014, selain itu juga dilarang dalam etika ASN yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53.

“Saya menarik kesimpulan larangan yang ada didalam seluruh regulasi tadi yang mana melarang ASN untuk terlibat baik sebelum, sedang, maupun sesudah proses pemilihan berjalan, itu artinya bahwa dalam konteks apapun ASN tidak boleh terlibat secara langsung, dalam konteks pemilu maupun pemilihan kepala daerah,”ungkapnya.

Mengantisipasi hal ini, Bawaslu RI telah menandatangani kerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, di dalam penandatanganan kerjasama tersebut salah satu poinnya tentang agar supaya ASN tidak memiliki keberpihakan dalam proses pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, yang dilaksanakan secara serentak.

Kifli mengakui, sebagai upaya pencegahan Bawaslu kota Ternate telah menyurat ke kepala daerah, dalam hal ini adalah pembina kepegawaian, agar menyampaikan imbauan kepada seluruh jajaran ASN sekota Ternate, agar tidak terlibat atau  melakukan proses politik praktis dalam rangka menyukseskan pilkada ditahun 2020, yang dilaksanakan secara serentak. (Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: