poskomalut.com
baner header

Pemprov Malut Angkat Bicara Terkait Polemik Pemkab Halsel dan Pemkot Ternate

TERNATE-PM.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara akhirnya angkat bicara terkait polemik antara Pemerintah Halmahera Selatan (Halsel) dan Pemerintah Kota Ternate, terkait dengan dipulangkannya dua warga yang ber-KTP Ternate dari Halsel.

Menurut Karo Humas dan Protokoler Setda Provinsi Maluku Utara, Mulyadi Tutupoho, Gugus tugas (Gustu) percepatan dan penanganan Covid-19 Halsel berpatokan dengan edaran Bupati dan edaran Gustu Nasional Nomor 7 Tahun 2020.

“Gustu Halsel berpatokan dengan edaran Bupati Halsel bahwa warga di luar daerah masuk ke Halsel harus memiliki rapid test, tetapi tidak langsung dipulangkan tapi diberikan fasilitasi ke rumah singgah, selanjutnya baru dipulangkan ke Ternate untuk melengkapi surat kesehatan termasuk rapid test,” kata Karo Humas dan Protokoler Setda Provinsi Maluku Utara, Mulyadi Tutupoho, Sabtu (21/6/2020).

Ia menuturkan, Gustu Halsel juga berpatokan dengan surat edaran Gustu Nasional Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan Orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019.

“Gustu Halsel berpegangan dengan edaran Gustu pusat, maka setiap orang yang masuk ke Halsel harus memiliki rapid tes dari daerah asal. Kebijakan ini sebelumnya sudah di terapkan Gustu Tidore,”ujarnya.

Selain itu, lanjut Mulyadi, Gustu Halsel berbeda dengan Gustu Morotai dan Taliabu, karena masuk ke dua daerah ini langsung dilakukan rapid test, sedangkan Halsel harus memiliki rapid test dari daerah asal mereka. Namun, Pemprov sudah melakukan komunikasi dengan Gustu Halsel untuk koordinasi kembali dengan Gustu Ternate agar tidak terjadi perspektif yang berbeda.

“Tadi saya sudah komunikasi dengan Humas Halsel, dia siap untuk komunikasi ke Humas Ternate agar masalah bisa diselesaikan,”jelasnya.

Sekedar diketahui, Keterangan Sebelumnya dari Gugus tugas percepatan dan penanganan Covid-19 Halmahera Selatan, bahwa 12 orang warga Halmahera Utara dan 2 orang asal Kota Ternate yang dipulangkan itu lantaran tidak mengantongi Surat Keterangan Kesehatan (SKK) dan Surat Keterangan Dokter (SKD). (Sam/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: