poskomalut.com
baner header

DPRD Geram Pemkot Ternate Tidak Punya Skema Penanganan Ekonomi

Mubin : Pemkot tidak mendesian skema relaksasi ekonomi dari dampak Covid-19

TERNATE-PM.com, Komisi II DPRD Kota Kota Ternate sudah melakukan kunjungan kerja di beberapa instansi yakni Dinas Koperasi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dinas pertanian dan UMKM Kota Ternate.

Dalam kunjungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Ternate tidak efektif melakukan finalisasi penyesuaian dan rasionalisasi APBD yang diminta, sesuai dengan peraturan keputusan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Hal ini sampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, pada poskomalut.com, Sabtu (21/6/20), pekan kemarin.

“Disaat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi, BPRS, Dinas Pertanian dan UNKM, ditemukan sama sekali Pemkot belum memberikan skema terhadap ke empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, padahal seharusnya leding sektor ada di mereka. Bahkan, setiap kebijakan penanganan mereka tidak pernah dilibatkan,” kesalnya.

Mubin menyakatan, kalau pembahasan rasionalisasi anggaran, OPD terkait dilibatkan, bagaimana mendesain atau merancang skema penanggulangan dampak dari Covid-19.

“Sehinga ada berapa anggaran yang digunakan untuk melakukan upaya-upaya penanganan dampak ekonomi, tapi sampai saat ini kita belum tahu. Kemarin penjelasan wali kota mengatakan, bahwa anggaran yang suda dipakai sekitar Rp 18 miliar, terus skema untuk penaggulangan penanganan dampak ekonomi itu gimana, ini sampai sekarang tidak tau skemanya apa?,” tanya politisi PPP ini dengan nada kesal.

Ia mengatakan, Komisi II DPRD Kota Ternate merasa bingung, skema yang akan di lakukan Pemkot dalam rangka penanganan ekonomi. Bagaimana mungkin bisa dilakukan tanpa melibatkan leding sektor seperti yang disebutkan.

“Apakah pemerintah diam-diam mengunakan lembaga lain, ataukah jangan-jangan tim gugus tugas yang melaksankan skema kegiatan perekonomian daerah, Komisi II DPRD juga tidak tau,” tandasnya.

Mubin menambahakan, Ada item penting yang harus menjadi perhatian Pemkot dimasa pandemi, yaitu dampak ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. Harus dijaga tetap hidup dalam rangka pemulihan dan menstimulisasi kegiatan perekonomian daerah. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: