poskomalut.com
baner header

DPRD Ternate Soroti Pemotongan DPPK 70 Persen

TERNATE- PM.com, Komisi I DPRD Kota Ternate kembali menyoroti pemotongan anggaran Dana Pembangunan Parsipatif Kelurahan (DPPK) sebesar 70 persen tanpa mempertimbangkan penyesuaian anggaran untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Wakil Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Zainul Rahman mengatakan, pemotongan anggaran DPPK itu harus ada penyesuaian dan pertimbangan dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena masih ada program pemberdayaan masyarakat di tiap-tiap kelurahan yang harus jalan.

Menurutnya, Dana Pemberdayaan masyarakat juga tidak bisa dipotong, kalau pemberdayaan juga dipotong bagaimana masyarakat punya aktifitas. “Pemberdayaan ini tujuannya menghidupkan masyarakat,” pungkas Zainul pada poskomalut.com, Senin (22/6/20) di ruangan kerjanya.

Untuk itu Zainul berharap, pada pemerintah lebih melihat pada program-program prioritas, misalnya di kelurahan itu selain biaya operasional kantor juga ada program-program yang disusun menyangkut dengan kepentingan orang banyak seperti program pemberdayaan masyarakat.

Harus ada pertimbangan dari TAPD untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang ditetapkan 30 persen TAPD, yang di salurkan ke kelurahan-kelurahan tapi minimal dipertimbangkan program yang skala prioritasnya memang harus didorong untuk kepentingan orang banyak, sehingga ada penyesuaian anggaran.

“TAPD juga harus mendengar informasi dan masukan dari seluruh pihak termasuk dari kelurahan dalam rangka penyesuaian anggaran, karena yang berhadapan langsung dengan masyarakat dari pihak kelurahan, tanpa dipungkiri saat ini kelurahan juga punya banyak masalah,” jelasnya.

Lanjut Zainul, pada saat ini, kemampuan DPRD yang terbatas mau tidak mau TAPD harus mengambil kebijakan pemangkasan realokasi sejumlah pos-pos angaran tetapi minimal harus mendengar infomasi dari semua pihak termasuk pihak kelurahan.

“Jangan sampai keputusan itu diambil tanpa mendapat masukan atau pertimbangan dari kelurahan yang sudah mengambil langkah-langkah atau kebijakan maka akan merepotkan teman-teman dari pihak kelurahan,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua komisi I Mohtar Bian mempertanyakan item yang dipotong. “Item mana saja yang dipotong maka DPRD harus melihatnya, sampai DPRD juga belum mengetahui pemotongan 70 persen DPPK itu item-item apa saja,” ungkapnya.

Dana DPPK juga sumber anggaranya dari dana lokasi umum, sehingga begitu dana lokasi umum dari pemerintah pusat dipangkas berkonsekuensi terjadi pengurangan anggaran dibeberapa pos anggaran termasuk di dalamnya dana DPPK itu. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: