poskomalut.com
baner header

DPRD Nilai Pemda Halut Lemah Urus Tapal Batas Enam Desa

TOBELO-PM.com, Pasca Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak gugatan Pemerintah daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut) melalui tim hukum mendapat sorotan dari parlemen Halut.

Ketua Komisi I DPRD Halut Irfan Soekonae menilai Pemda Halut lemah mengurus tapal batas enam Desa Halut dan Halmahera Barat (Halbar). “MA sudah menolak putusan Gugatan Pemda Halut, tentunya ini karena lemahnya Pemda Halut melalui tim hukum, yang tidak siap dalam mengajukan gugatan Permendagri 60 tahun 2019,” Cetus Irfan. Selasa (23/06).

Menurut Ia, seharusnya tim hukum harus lebih serius dalam mengajukan sebuah gugatan hukum di MA. Sebab, jika tidak serius maka hasilnya pun kerap ditolak. Untuk itu, Pemda Halut sudah harus legowo dan lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan. “Ini akan menjadi tanggung jawab kepemimpinan Halut yang baru, untuk lebih meningkatkan pelayanan di Enam desa dari pelayanan sebelumnya sudah lemah, sebab konflik enam desa ini intinya pada pelayanan,” ujar Irfan.

Ia meminta, Pemda Halut sudah harus legowo dengan keputusan MA terkait gugatan Permendagri 60 tahun 2019 tentang tapal batas enam desa Halut Halbar. Hal tersebut telah membuka jalan pada Pemda Halbar untuk membentuk empat desa baru di sengketa tapal batas enam desa. “Pemda sudah harus legowo untuk mengikuti Permendagri 60 tahun 2016, karena itu juga kelemahan Pemda dalam mempertahankan batas wilayah enam desa Halut Halbar, melalui jalur hukum, intinya Pemda Halut harus lebih meningkatkan pelayanan,” akhirinya.(mar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: