poskomalut.com
baner header

Masuk-Keluar Halbar Masih Bebas

KPLP Kelas lll Jailolo Harap Tim Gugus Segera Tetapkan Syarat Keluar-Masuk Halbar

JAILOLO -PM.com, Pelaksana Tugas (Plt) Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) KPLP Kelas III Jailolo Kabupaten Halmaherah Barat (Halbar), Jemmy Tuhumury meminta kepada tim gugus Covid-19 Halbar segera mengeluarkan kebijakan atau regulasi protokoler kesehatan terkait pelaku perjalanan antar Provinsi, apakah harus memiliki hasil repit test ataupun PCR.

Tim gugus Halbar harus melihat kebijakan seperti yang dilakukan di Kota Ternate yang memilik Surat Kadinkes Kota Ternate bahwa hubungan antar provinsi wajib dengan Rapid test, kalau antar kabupaten kota sudah seharusnya ada surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat. Dia mengaku, sudah pernah membicarakan masalah tersebut dengan gugus tugas Halbar, namun, sampai sekarang  belum ada regulasi yang jelas seperti dilakukan oleh Kota Manado dan Ternate.

“Sampai saat ini belum ada regulasi atau rekomendasi dari gugus tugas terkait persyaratan untuk para pelaku perjalanan antar Kabupaten/kota maupun Provinsi,” kata Pjs KPLP Jailolo, Jemmy Tuhumury  kepada wartawan, Senin (22/06).

Jemmy juga mengatakan, kemarin ada beberapa penumpang yang mau ke Manado, harus ditahan karena tidak ada informasi yang akurat dari Gugus tugas Halbar. Sehingga masyarakat pada bingung seharusnya Dinas Kesehatan setempat atau  tim gugus tugas yang melakukan sosialisasi hal tersebut.

“Saya mengarahkan para penumpang ke Manado kalau bisa naik kapal lokal rute Jailolo Ternate, pemberangkatannya lewat pelabuhan Ternate saja sehingga mereka semua di rapid test di Ternate,” jelasnya. Ia menambahkan, gugus tugas Halbar harus membuat rekomendasi atau regulasi yang jelas sehingga menjadi dasar bagi pihak-pihak dilapangan dalam mengambil tindakan-tindakan keselamatan pelayaran dengan baik melalui sosialisasi kepada para penumpang.

Selain itu, Kadinkes Halbar Rosfintje Kalengit saat dikonfirmasi  mengaku, sejauh ini belum ada kebijakan dari pemerintah daerah terkait syarat bagi pelaku yang melakukan perjalanan antar provinsi.  “Tetapi dari Dinkes berlakukan untuk pelaku perjalanan harus mengurus persyaratan, misalnya Surat Izin Keluar Masuk dan surat sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat. Memang sejauh ini belum ada regulasi tetapi nanti kita bicarakan dengan Sekretaris Daerah pak Syahril Abduradjak,” tandasnya. (wm01/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: