poskomalut.com
baner header

Dikbud Malut Fokus Perbaiki Data Guru

Awal Pekan Depan, Tim Diterjunkan ke Kabupaten Kota

SOFIFI-PM.com, Persoalan pendidikan di Maluku Utara (Malut) setiap tahun selalu saja bermasalah. Kali ini, persoalan yang mencuat adalah perbedaan data guru honorer antara BKD dan SKPD.

Karena itu, dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Malut menurunkan tim  ke-10 kabupaten kota untuk mendata guru honorer. Ketua komisi IV Deprov Haryadi Ahmad meminta dikbud harus segera memperbaiki data guru honorer. “Harus cepat selesaikan data guru honor ini. Jangan ada lagi mis komunikasi terkait data yang ada di dinas dan di pengawas di kabupaten / kota karena ada perbedaan data yang cukup signifikan. Data yang disampaikan dinas 3.000 sekian honorer itu  berdasarkan dapodik. Tapi di BKD 4.000 lebih. Karena itu, kami minta dinas turun ke kabupaten kota untuk melihat langsung kondisi yang ada. Ini juga sebagai langkah  untuk perbaiki data guru honorer,” tegas Haryadi.

Sementara, Kadikbud Malut Imam Machdi usai rapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi  di sekretariat dewan (setwan) perwakilan ternate, Senin (22/6) malam menuturkan,  Dikbud saat ini fokus di data guru, baik itu dat guru PNS maupun honorer. “Saya baru dilantik 3 bulan  ditengah wabah virus corona. Karena itu, selain data guru, kami juga focus pada sarana parasarana,” katanya.

Dia mengaku, meskipun dalam suasana wabah covid-19, namun dia bertekad tetap menyelesaikan masalah data guru homorer. Mulai Senin (29/6) Dikbud menurunkan tim ke 10 kabupaten/ kota  untuk mendata. “Sebelum tim turun, saya sudah koordinasikan dengan bupati walikota. Takutnya, jangan sampai tim turun lalu harus dikarantina 14 hari sebab surat tugas yang diberikan hanya lima hari sesuai anggaran yang ada. Jadi insya allah satu minggu kedepan mereka sudah dibagi untuk turun ke kabupaten kota, untuk mendata jumlah guru, dan jumlah honorer yang ada di daerah,” jelasnya.

Diakui Imam,  selama ini data yang digunakan adalah data Dapodik, hanya sekarang yang terjadi data dapodik yang dipakai selama ini itu diimput dari sekolah. Kendalanya kalau diinput sekolah lebih kepada siswa daripada sarana prasarana. Disisi lain, setelah dievaluasi setiap tahun bantuan yang sama, kendalanya memang operator sekolah.

Menurut dia, hal ini juga menjadi kesalahan dinas, meskipun tidak menyalahkan kadis sebelumnya. Akan tetapi, karena tidak mendata dengan jelas sehingga data yang disandingkan dari dapodik tidak bisa dipakai karena setelah telusuri ada  satu operator menghandel samai 7 sekolah. “Itu yang kita temukan. Dinas tidak bisa mengintervensi terlalu jauh karena untuk operator petunjuk teknis ditunjuk oleh kepala sekolah, kendala kita disitu,” bebernya.

Oleh karena, sewaktu – waktu ketika kepala sekolah tidak suka lagi dengan operator dalam beberapa langsung dipecat, dan itu mempengaruhi data-data tersebut. Padahal semestinya dalam aturan setiap operator satu orang satu sekolah.

“Kalau dipikir- pikir, satu oprator tangani satu sekolah saja sudah kerepotan harus buat laporan dan segala macam, apalagi tangani sampai 7 sekolah kira-kira datanya seperti apa,” jelasnya.

lebih jauh disampaikan, dikarenakan permasalahan ini, dinas bukan tidak mempercayai  data dapodik tetapi harus lebih selektif lagi karena ini berpengaruh kepada siswa.

Disentil  data guru honor ada perbedaan antara dinas dan BKD,  bagi dia,  dirinya ditempatkan di dinas sehingga siap bekerja memperbaiki data. Memang ada perbedaan dimana dalam pembiayaan honor ada yang melalui dana bos ada lewat DAU, ada juga  yang melalui APBN. Setiap saat berubah, karena ditakutkan pembayaran honor dobel jika sudah digaji melalui APBN tidak boleh lagi lewat APBD. “Itu yang membuat  kenapa harus saya fokus ke data, karena kita kerja tanpa data omong kosong. Jangan bicara pendidikan di Malut seperti apa, jangan berangan-angan seperti itu kalau data kita saja amburadul, jadi kalau saya bekerja harus dengan data,” pungkasnya.(iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: