poskomalut.com
baner header

Heboh, Siswa SMA N 1 Halsel Diancam Wali Kelas Bayar Uang Raport

LABUHA-PM.com, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menekankan pelarangan pemungutan biaya dalam proses Ujian Nasional (UN) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43 dan 44 Tahun 2019.

Dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tersebut secara tegas disampaikan biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sekolah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan UN dari siswa, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik. Larangan tertulis tegas dalam pasal 17 Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Sayangnya, hal ini tidak berlaku di SMA Negeri 1 Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, sekolah ternama dan memiliki siswa terbanyak ini mematok harga SPP perbulannya disepakati Rp 50 ribu dengan alasan hasil rapat orang tua komite, bukan hanya itu, Raport siswa juga dibadrol Rp 30 ribu per siswa, sadisnya pembayaran ini tak mengenal kondisi apapun, termasuk ditengah Pandemi Covid-19.

Seperti diakui salah satu wali kelas SMA Negeri 1 Halsel Ratna Abdullah dalam Grup kelas OFFiCIAL XI – IPA 5. Ratna terkesan memaksa agar secepatnya para orang tua murid melunasi uang rapot sebab akan dibagikan ke siswa. “Ibu mau bagi raport jadi cepat lunasi semuanya,”ujarnya dalam Grup tersebut.

Bahkan ditanya dasar patokan harga tersebut, Ratna tak menjawab lantas hanya memerintah agar secepatnya dilunasi. “Udah ibu lunasi saja SPPnya sama uang partisipasi akreditas,” sambungnya lagi.

Pernyataan ini membuat orang tua wali murid hanya mengelus dada, sebagian ada yang mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwajib.

Terpisah, Kepala sekolah SMA Negeri 1 Halsel Abdurahim Umawaitina dikonfirmasi via telepon genggam, Rabu (24/06) membantah adanya pungutan tersebut, Ia bahkan tak tahu besarnya besaran yang uang SPP hingga uang raport siswa.

“Tidak ada pungutan apa – apa, tidak ada ambil rapot terus ada biayanya, uang insiatif wali kelas sudah ada, untuk biaya akreditasi kemarin memang sudah disepakati, namun dengan kondisi pandemik Covid-19 sudah ditiadakan, sifat seperti ini saya sangat haramkan, sehingga sekali lagi saya tegaskan tidak ada pungutan di sekolah saya,” bantahnya.

Sementara Kadiknas Halsel, Nurlela Muhammad saat dimintai tanggapan mengaku bukan ranahnya, namun ia turut prihatin dengan kondisi yang terjadi di SMA Negeri 1 Halsel.

” Subhanallah, maaf kami ( Diknas Halsel) tidak ada kewenangan menegur pihak sekolah, sebab SMA sudah menjadi ranah Provinsi,”terangnya diujung telpon. (echa/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: