poskomalut.com
baner header

Kades Moreala Halteng Diduga Buat Laporan Fiktif Pengelolaan DD ke Dinas PMD

WEDA-PM.com, Warga Desa Moreala Kecamatan Patani Barat, meminta inspektorat, Kejaksaan Negeri Weda, dan Polres Halmahera Tengah, memeriksa Kepala Desa Moreala, Ramli Salapo. Permintaan itu lantaran kades diduga tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 lalu.

Muh. Tilawah, salah satu warga setempat menyatakan, terdapat sejumlah aitem kegiatan yang pengelolaannya bermasalah, dan fiktif. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian khususnya pengadaan bibit pala.

Bibit yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat ternyata tidak dilakukan secara prosedur, dan menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara kurang lebih Rp178 juta. Bahkan laporan yang disampaikan pemerintah desa kepada Kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Halteng, itu fiktif.

Tilawah mengungkapkan, modus yang digunakan pemdes Moreala adalah, mengambil dokumentasi bibit pala milik masyarakat dan dibayarkan Rp. 5.000 perpohon, namun bibit tersebut tidak didistribusi ke masyarakat. Sementara dana pengadaan bibit pala habis terpakai.

“Jadi dalam laporan ke kecamatan dan dinas bibit pala dibayar dengan harga Rp. 20 ribu per pohon. Sementara di lapangan hanya Rp. 5 ribu per pohon. Ini laporan fiktif dan bermasalah. Untuk itu, kami minta Polisi, jaksa dan Inspektorat, turun audit Kades Moreala,”ungkap Muh Tilawah, Kamis (25/6).

Tilawah mengungkapkan, masalah lain adalah soal pengadaan rompong. Pasalnya, anggaran Rp. 6 juta untuk 2 unit, namun yang direalisasi hanya 1 unit. “Ini juga patut dipertanyakan dan diaudit,”ucapnya.

Selain itu, sisa anggaran pembuatan lapangan bola kaki Rp. 80 juta juga tidak jelas. Padahal, pekerjaan lapangan bola kaki tersebut volumenya tidak cukup. “Banyak masalah yang dibuat Pemdes Moreala. Setingkat sisa semen saja dipakai untuk pembangunan rumah pribadi Kades, dan juga anggaran untuk dua kelompok anyaman senilai Rp. 20 juta juga tidak jelas,”jelasnya.

Masalah lain adalah 36 unit rumah putus dari kementerian PUPR. Dari 36 unit rumah putus yang dibangun hanya 35 unit. “Jadi yang 1 unit itu kades yang ambil. Kades bilang itu hadiah dari pemerintah untuk dia,”paparnya.

Tilawah menyatakan, apabila tidak ada tindak lanjut dari Jaksa, Polisi maupun inspektorat, maka masyarakat akan memboikot aktifitas pemerintahan, dan itu akan jadi
konflik berkepanjangan di desa.(msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: