poskomalut.com
baner header

Kejati akan Tertibkan Aset Pemprov Malut

SOFIFI-PM.com, Pemprov Malut akan focus menyelesaikan temuan asset. Ini setelah dalam LHP BPK, sekitar 85 persen asset Pemprov Malut belum diselesaikan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka  tim dari kejaksaan tinggi akan menertibkan temuan asset tersebut, sesuai Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov, KPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Kepala Inspektorat Malut Ahmad Purbaya saat ditemui di BPK Rabu (24/6) mengungkapkan, temuan asset terbanyak tercatat di dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Malut, terkait dengan manajemen aset, tetapi nanti ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan KPK dengan kejaksaan tinggi. “Jadi tinggal Surat Kuasa Khusus (SKK) dari bidang aset ke kejaksaan tinggi. Dengan SKK ini, tim dari kejaksaan tinggi langsung bekerja menertibakan aset- aset yang dikuasai pihak lain atau memang belum jelas surat- surat, maupun jika ada  sangketa. Kebanyakan asset di tahun-tahun sebelum saya menjabat,” ujar Purbaya.

Lanjutnya, untuk asset di DPRD Provinsi (Deprov) sudah banyak yang ditarik, hanya saja datanya belum lengkap di bidang aset. “Cuman butuh SKK dari BPKAD. Kalau MoU sudah ada, tinggal SKK saja,” jelasnya.

Dia menyebutkan, temuan asset tersebut bermacam – macam, ada yang ke kontraktor, juga mantan kepala dinas. Untuk di kadis yang sudah tidak lagi menjabat tetap dipanggil. “Kan yang bersangkutan tetap bertanggungjawab,” ujarnya.

Purbaya sendiri tidak menghafal total nilai asset tersebut, akan tetapi, temuan ada berbagai jenis ada di pihak ketiga, ada invidu. Kalau individu,  inspektorat tetap memanggil untu harus diselesaikan dengan cara bisa stor atau SKTJM dan macam – macam metodenya.

Sekprov Malut Samsuddin A Kadir menegaskan, usai vicon dengan BPK RI menyampaikan, BPK pusat menegaskan, tindakanjut atas temuan- temuan yang sudah sekian lama. Dimana ada beberapa yang belum mencapai target 85 persen. “Kita rata- rata 65 persen olehnya itu, yang diminta segera melakukan penyelesaian – penyelesaian  untuk mengejar  target 85 persen. Tentunya, target tindaklanjut. Jadi tindaklanjut selama ini yang tong berpikir seperti kembalikan uang, tapi sebenarnya target terhadap rekomendasi yang diberikan. Sebenarnya rekomendasi empat poin misalnya yang satu umpamanya gubernur atau sekda, untuk memberikan teguran kepada dinas ini, setelah itu memberi teguran baru itu  dilakukan pengembalian sekian,” bebernya.

Oleh sebab itu kalau secara administrasi itu  sudah diselesaikan sebenarnya, sekitar 75 persen. Maka diarahkan untuk hal – hal yang bersifat administrasi dan teguran – teguran yang dilakukan oleh pimpinan maka segera akan dilakukan. “Dan itu kita koordinasikan dengan inspektorat dan pimpinan SKPD untuk hal – hal yang bersifat administrasi agar segera diselesaiakan,” pungkasnya. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: