poskomalut.com
baner header

PT BPN Dijatuhi Sanksi Paksaan dari Pemkab Halteng

WEDA-PM.com, PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) mendapat sanksi administratif paksaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Halmahera Tengah (Halteng). Sanksi paksaan diberikan lantaran perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Halteng, Samsul Bahri Ismail, menyatakan ada lima poin dalam sanksi paksaan pemerintah kepada perusahaan.

Kepala dinas menjelaskan, perusahaan selama diberikan izin lingkungan dan izin perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), berkewajiban memenuhi izin pengelolaan limbah cair (IPLC). “IPCL kalau dalam perusahaan disebut titik penataan. Mereka harus memproses itu dan waktu kami verifikasi lapangan ternyata mereka belum punya izin PPLH,”ungkap Kadis, Rabu (24/6).

Sanksi paksaan pemerintah kedua kepada perusahaan yakni menuntut BPN segera meproses izin IPLC. Sebab, IPLC menjadi dasar dinas melakukan pengawasan, titik-titik koordinat mana yang mereka harus kelola.”Karena IPLC itu tujuannya mereka mengelola limbah dan output limbah yang nantinya  yang keluar dari outletnya betul kualitas sudah sesuai standar yang diisyaratkan Permen Nomor: 9 tahun 2006 terkait baku mutu air limbah nickel,”jelasnya.

Perusahaan juga dipaksakan melakukan kegiatan swa pantau selama 1 bulan pada lokasi outletnya maupun di sungai. “Jadi dilakukan pemantauan kualitas air selama 1 bulan, karena paksaan pemerintah kami berikan waktu satu bulan,”ujarnya.

Sedangkan sanksi paksaan selanjutnya perusahan diminta segera memperbaiki semua fasilitas pengolahan limbah yang ada di tambang. Memperbanyak titik-titik yang memang rawan untuk terjadi pencemaran ke sungai. Perusahaan juga harus membuat sendiment pond, drainase dan memperbaiki fasilitas yang berkaitan dengan pengolahan limbah.  “Sehingga diharapkan dengan perbaikan itu bisa mengurangi dampak terhadap lingkungan dan memerintahkan segera membuat laporan perbaikan ke pemda,”tegasnya.

Seraya menyampaikan, DLH akan terus memantau pergerakan BPN dan meminta perusahaan tambang itu wajib menaati hasil investigasi yang dilakukan DLH.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Penaatan PPLH, DLH Halteng, Abubakar Yasin, menambahkan berdasarkan hasil investigasi tim DLH perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan juga mengakui ada kelalain pengelolaan sehingga terjadi lumpur yang mengarah ke sungai sampai laut. “Berdasarkan temuan itulah aktivitas PT. BPN kami berhentikan sementara,”katanya.

Kata dia, rujukan yang digunakan yakni pasal 76 ayat 1 dan 2 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nomor: 32 terkait sanski administrasi. Dalam UU Nomor: 32 pasal 80 mejelaskan,  pemerintah daerah dapat melakukan penghentian sementara apabila dalam hasil investigasi terdapat dampak buruk terhadap lingkungan. “Dalam pandangan kami kalau tidak dilakukan penghentian sementara akan berdampak buruk di masyarakat yang ada di area tembang,”bebernya. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: