poskomalut.com
baner header

Penggunaan Anggaran 9 Miliar Untuk Covid-19 di Ternate Tidak Berdasar Hukum

TERNATE- PM.com, Penggunaan anggaran Rp 9 miliar dari Rp 18 miliar yang diplot untuk penanganan covid-19 oleh Pemkot Kota Ternate, dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Sejauh ini DPRD Kota Ternate belum pernah diberi tahu terkait penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemkot yang sudah mencapai Rp 18 miliar lebih. Sebelumnya Pemkot menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari DTT sebesar Rp 4 miliar, kemudian diminta tambahan dan DPRD menyetujui Rp 5,5 miliar. Total anggaran yang terpakai Rp 9,5 miliar dan telah dilaporkan ke DPRD.

“Anggaran yang sudah digunakan oleh pemkot kurang lebih Rp 18 miliar yang diberi tahu oleh wali kota beberapa hari lalu. Namun, setahu kami anggaran yang digunakan pemkot itu baru Rp 9,5 miliar. Terus pemakaian anggaran yang selebihnya itu menggunakan dasar hukum apa,” tegas Mubin A. Wahid, Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, pada poskomalut.com, Jumat (26/6/20).

Menurutnya, perubahan anggaran harus lebih dulu dilakukan penyesuaian penjabaran APBD sesuai keputusan bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan nomor 117/KMK.07/2020, tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

“Karena pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020,” jelasnya. Seraya menambahkan apabila daerah yang tidak memiliki perubahan cukup menyampaikan laporan realisasi.

Termasuk skema yang digunakan pemkot terkait jaring pengaman sosial, kemudian menjaga UMKM dan koperasi untuk tetap eksis. Padahal, itu penting dilakukan karena sudah ada dalam putusan bersama Mendagri dan Menkeu.

“DPRD Kota Ternate belum pernah mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah kota terkait penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja hingga saat ini,”akunya. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: