poskomalut.com
baner header

Curhat Korban Pengeroyokan Jelang Putusan Hakim PN Soasio Tidore

TIDORE-PM.com, Muhammad Akbar Ramli korban aksi dugaan Penganiyaan yang terjadi di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan pada 13 oktober tahun 2019 lalu mengeluarkan isi hatinya di Media sosial Facebook jelang putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Soasio Kota Tidore, terhadap para terdakwa pada Senin ( 29/6) pagi hari ini.

Dalam curhatan isi hati sebagai korban dirinya mengaku sangat bersyukur para terdakwah telah diperhadapkan dengan hukum di Negeri ini, sehingga bisa menjadi efek jera bagi mereka, akan tetapi ada satu hal yang mencabik-cabik hati ini. “Saya jabarkan kronologisnya sebagai berikut, setelah terjadinya peristiwa hukum yang dimana saya menjadi korban. Kemudian pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Payahe Kec. Oba Kota Tikep hingga dilimpahkan ke Polres Kota Tidore Kepulauan dan telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan dan dinyatakan semua unsur baik berupa saksi-saksi dan bukti telah memenuhi syarat pada pasal 170 ayat 2 KUHP Pidana yang dimana pasal tersebut berbunyi ‘Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun’. Sub 351 ayat 2 Jo 55 Ayat 1 .

Dan setelah terjadinya tindakan tersebut Ia sebagai (korban) tidak sadarkan diri (koma) selama 14 hari, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti sediakala, setelah dari masa koma tersebut selama 2 bulan dan dalam masa koma tersebut pihak keluarga berkonsultasi dengan dokter spesialis syaraf Kota Tidore Kepulauan yang kemudian juga menjadi saksi ahli dalam persidangan. “Saya kemarin menerangkan bahwa kondisi saya (korban) setelah terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan tersebut mengalami retak di bagian kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan keras dibagian kepala, yang jika dikaji dalam tingkatan medis tingkat kesembuhan dari pendarahan tersebut hanyalah 20% dari 100%, juga atas kejadian tersebut berdampak pada gangguan mata kanan, serta rasa kram pada kedua kaki dan bisa mengakibatkan cacat permanen, yang mana penderitaan kedua hal tersebut masih saya alami sampai detik ini,’’ ujar Akbar.

Kemudian hal yang membuat hati saya tercabik-cabik dan juga kekecewaan yang sangat besar pada saya pribadi selaku korban dan pihak keluarga serta para sahabat dan juga bagi mereka orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. tentang tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut hukum (JPU) jauh dan atau tidak sesuai dengan fakta peristiwa dimana para pelaku didakwah dengan pasal 170 ayat 2 KUHP Pidana yang mana para terdakwah yang berjumlah 3 orang tersebut hanya di Tuntut 3, 2 dan 1 tahun Kurungan Penjara.

Maka oleh karena itu Ia sebagai korban yang teraniaya dan telah merugikan secara materil dan kesehatan yang sangat berdampak bagi masa depan. Dengan ini Ia memohon dan meminta dengan sangat kepada Majelis Hakim agar bisa mempertimbangkan keadilan yang harus didapati sebagai seorang anak dan keluarga yang mencari kepastian hukum dari Negara Hukum ini.

Sekiranya dengan keadilan dan kepastian (Hukum) yang saya dapati bisa memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjadi pandangan bagi keseluruhan agar kiranya kejadian seperti yang saya alami tidak terulang dan menimpa orang lain ataupun keluarga lain.

Sebelumnya juga pada jumat 26/6/20) kelompok yang tergabung dalam Aliansi Penuntut Keadilan Akbar Ramli datang dan menyuarakan keresahan di depan kantor pengadilan Negeri soa-sio, hal tersebut merupakan upaya untuk menyampaikan tuntutan dan menyuarakan kepada publik bahwa kualitas hukum yang ada di negeri ini begitu memprihatinkan. “Maksud dan tujuan kami hadir di sini yaitu mempertanyakan letak keadilan yang telah dihadirkan lewat tuntutan jaksa dalam sidang pidana kasus penganiayaan Muhammad Akbar, ” kata salah satu masa aksi Ali Said Ibrahim.

Adapun tuntutan aksi yang disampaikan yaitu Stop melakukan kompromi terhadap para pelaku tindak pidana, Stop primordialisme, memberikan sanksi tegas terhadap Jaksa penuntut umum, Stop menindas yang lemah dengan dalil kebenaran hokum dan tegakkan supremasi hukum di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam tuntutan tersebut massa aksi kemudian diberikan ruang komunikasi dengan pihak pengadilan agar dapat menyampaikan tuntutan kepada majelis hakim dan kepala kantor pengadilan negeri soa-sio, namun negosiasi tak berunjung, sebab ketua pengadilan tidak berada di tempat. Pihak pengadilan berjanji akan mempertemukan masa aksi hari senin sebelum berjalannya sidang lanjutan kasus tersebut dengan tiga terdakwa masing – masing berinisial O , F , A.(mdm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: