poskomalut.com
baner header

DPRD Bingung Penanganan Covid-19 di Kota Ternate

TERNATE- PM.com, Dalam rapat gabungan pimpinan DPRD bersama komisi I,II, dan III terkait dengan kunjungan kerja terdapat berbagai macam masalah yang ditemukan menyangkut dengan penanganan Covid-19, baik dibidang ekonomi, pendidikan, bansos dan kesehatan.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy, pada sejumlah wartawan di ruangan rapat komisi, Senin (29/6/20) menuturkan, dalam rapat gabungan tersebut ada beberapa catatan yang diperoleh, khususnya komisi I DPRD Kota Ternate, yang pertama terjadi perbedaan harga tiket, yakni Sofifi-Ternate harga tiket speedboat Rp. 100,000 dengan catatan jumlah penumpang dikurangi sebesar 50 persen, sedangkan Ternate-Sofifi harga tiket tetap Rp. 50,000 namun tidak dikurangi jumlah penumpang. “Sehingga protokol kesehatanya tidak diterapkan, kemudian pengendalian di pelabuhan dari hari ke hari sudah tidak lagi menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Kemudian komisi I DPRD, juga menemukan di Restoran, Cafe, dijalan-jalan dan ditempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemkot melalui Perwali itu juga tidak jalan, menyangkut dengan wajib masker, jaga jarak dan sebagainya. “Implementasi Perwali yang dilakukan oleh pemkot Ternate tidak tegas dalam melaksanakan seluruh protokol kesehatan,” ungkap Muhajirin.

Sedangkan temuan yang ditemukan oleh komisi II menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi terutama dibidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu tidak ada komitmen sama sekali dari pemkot Ternate dimasa pandemi.

Dibidang pendidikan ini juga penting, anggaran Rp 6 miliar lebih untuk rasionalisasi program di bidang pendidikan, belum diketahui prioritasnya. Apakah diprioritaskan untuk aktifitas sekolah Daring maupun Luring ataukah digeser ke penanganan Covid.

Sedangkan catatan yang ditemukan oleh Komisi III DPRD, menyangkut dengan pendidikan di Kota Ternate kurang adanya keseriusan pemkot dalam hal ini Diknas dimasa pandemic, saat proses pembelajaran baik itu Daring Maupun Luring terutama terkait dengan anggaran pendidikan.

“Anggaran Rp 6 miliar lebih untuk rasionalisasi program di bidang pendidikan, itu mau dibuat apa? apakah penangananya semuanya di gugus tugas atau disiapkan sarana dan prasarana untuk aktifitas sekolah Daring maupun Luring. Apakah diprioritaskan aktifitas sekolah atau digeser ke penanganan Covid atau seperti apa?” tanya Muhajirin kembali.

Temuan ini membuat bingung DPRD, mana yang harus disampaikan duluan ke pemkot, apakah kesehatan, ekonomi, bansos atau UMKM yang harus disampaikan oleh pemkot. “Lalu lebih kemana penanganan covidnya apakah, bidang ekonomi, pendidikan, bansos dan kesehatan. Dari kempat penanganan ini, pemkot lebih ke mana sehinga ada ketegasan didalamnya,” katanya.

DPRD kata dia, juga taat edaran kementrian keuangan dan kemendagri sehinga DPRD tidak terlalu diberikan ruang, tetapi perlu dicatat, bahwa pemerintah daerah itu penting memberitahukan pada DPRD sehingga DPRD juga bisa memastikan ada atau tidak terkait perubahan dan penjabaran APBD. “Kalau misalnya tidak ada perubahan yang signifikan menyangkut perubahan dan penjabaran APBD maka kita juga patut tahu berapa jumlah yang direalokasikan penyesuaian untuk penanganan Covid,” pungkasnya. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: