poskomalut.com
baner header

Kades Moreala Bakal Dipanggil

Terkait Dugaan Rekayasa Pengelolaan DD

WEDA-PM.com, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Halmahera Tengah (Halteng), berencana memanggil kepala desa (Kades) Moreala, Kecamatan Patani Barat, Ramli Salapo. Kepala Desa bakal dimintai keterangan terkait adanya dugaan rekayasa laporan fiktif pengelolaan dana desa (DD) tahun 2019.

Kepala Dinas PMD Pemkab Halteng, Rustam dikonfirmasi menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi dugaan laporan fiktif pengelolaan DD oleh kades Moreala yang sebagaimana yang disampaikan warga di media. “Baru bendahara yang ketemu. Kades belum dipanggil,” kata kadis PMD, Selasa (30/6).

Kepala Dinas mengaku, bakal segera menyurati kades Moreala untuk dimintai keterangan terkait informasi tersebut. ” Iya, sementara ada buat undangan untuk kades,” ucapnya. Sebelumnya, warga Desa Moreala meminta inspektorat, Kejaksaan Negeri Weda, dan Polres Halmahera Tengah, memeriksa Kepala Desa Moreala, Ramli Salapo, lantaran kades diduga tidak transparan dalam pengelolaan DD Tahun 2019 lalu.

Muh. Tilawah, salah satu warga setempat menyatakan, terdapat sejumlah aitem kegiatan yang pengelolaannya bermasalah, dan fiktif. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian khususnya pengadaan bibit pala.

Bibit yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat ternyata tidak dilakukan secara prosedur dan menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara kurang lebih Rp178 juta. Bahkan laporan yang disampaikan pemerintah desa kepada Kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Halteng, itu fiktif. 

Tilawah mengungkapkan, modus yang digunakan pemdes Moreala adalah, mengambil dokumentasi bibit pala milik masyarakat dan dibayarkan Rp5 ribu perpohon, namun bibit tersebut tidak didistribusi ke masyarakat. Sementara dana pengadaan bibir pala habis terpakai. 

“Jadi dalam laporan ke kecamatan dan dinas bibit pala dibayar dengan harga Rp20 ribu per pohon. Sementara di lapangan hanya Rp 5 ribu per pohon. Ini laporan fiktif dan bermasalah. Untuk itu, kami minta Polisi, jaksa dan Inspektorat, turun audit Kades Moreala,”ungkap Muh Tilawah.

Tilawah mengungkapkan, masalah lain adalah soal pengadaan rompong. Pasalnya, anggaran Rp6 juta untuk 2 unit, namun yang direalisasi hanya 1 unit. “Ini juga patut dipertanyakan dan diaudit,” ucapnya. Selain itu, sisa anggaran pembuatan lapangan bola kaki Rp80 juta juga tidak jelas. Padahal, pekerjaan lapangan bola kaki tersebut folumenya tidak cukup. “Banyak masalah yang dibuat Pemdes Moreala. Setingkat sisa semen saja dipakai untuk pembangunan rumah pribadi Kades, dan juga anggaran untuk dua kelompok anyaman senilai Rp20 juta juga tidak jelas,”jelasnya.

Masalah lain adalah 36 unit rumah putus dari kementerian PUPR. Dari 36 unit rumah putus yang dibangun hanya 35 unit. “Jadi yang 1 unit itu kades yang ambil. Kades bilang itu hadia dari pemerintah untuk dia,” paparnya. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: