poskomalut.com
baner header

Bawaslu Malut Imbau ASN Tetap Netral

TERNATE-PM.com, Jelang dua bulan lagi pendaftaran calon kepala daerah di delapan kabupaten kota, bakal dimulai. Untuk, Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut), mengimbau ASN tetap netral dalam Pilkada 2020.

“Dua bulan lagi pendaftaran dimulai, kami ingatkan ASN, Lurah dan Kepala Desa, agar tetap bersikap netral,” imbau Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin, saat ditemui Posko Malut di ruang kerjanya, Rabu (01/07).

Menurut Muksin, hal ini perlu dilakukan guna menghindari gejolak protes berbagai pihak, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk larangan itu, lanjutnya, harus menghindari memberikan like, komen di medsos yang kontenya politik praktis, serta tidak terlibat dalam tim kampanye dan tidak menyampaikan pendapat atau perbuatan yang menunjukan keberpihakan, sehingga menguntungkan pasangan calon tertentu atau merugikan pihak lain.

“Dalam Pasal 71 ayat (1) UU no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menegaskan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dilarang menyampaikan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu,” sebut Muksin.

Muksin menyebutkan, sanski yang didapat juga tidak main-main, jika ada yang sengaja melanggaranya. Bahkan bisa dikenai sanksi pidana penjara. Selain itu, dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, juga menegaskan larangan bagi ASN untuk terlibat dalam politik praktis, sehingga selain disanksi pidana, sanksi kode etik sebagai ASN pun dikenakan.

Kami menyarankan kepada para Sekda di 8 kabupaten kota untuk mengeluarkan surat edaran dalam rangka menyampaikan kepada aparaturnya, agar netral,” saran Muksin.

Bagi Muksin, semua berharap, agar pilkada tahun 2020 berjalan degan demokratis. Capain kualitas pilkada yang demokatis bukan bergantung pada kinerja penyelenggara pemilu, akan tetapi juga bagian dari tugas semua pihak untuk begandeng tangan mensukseskan pilkada 2020.

“Salah satunya adalah ASN, sebab presentase pemilih ASN termasuk banyak, sehingga dituntut untuk netral dan kembali tugas abdi negara sebagai pelayan public,” akhirnya. (agh/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: