poskomalut.com
baner header

Pansus LKPj Desak Gubernur Malut Evaluasi Perusda KRM

SOFIF-PM.com, Nasib Perusahaan Daerah (Perusd) Kie Raha Mandiri (KRM) di ujung tanduk. Ini setelah, Pantia khusus (Pansus) LKPj gubernur tahun 2019 DPRD provinsi (Deprov) mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) agar segera evaluasi Perusda KRM karena tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Permintaan Pansus LKPj tersebut disampaikan juru Bicara Pansus LKPJ Deprov Malut, Erwin Umar di paripurna penyampaian LKPj guebrnur tahun 2019, Selasa (30/6) kemarin. “Gubernur AGK harus mengevaluasi kinerja Perusda KRM,  karena selama ini belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah justru membebani APBD setiap tahun,” pinta Umar.

Selain itu, politisi Perindo ini mengatakan, Pendapatan Asli Daerah adalah indikator penting dalam mengukur sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah. Karena PAD merupakan fungsi dari pendapatan, konsumsi, produksi dan bergeraknya aktivitas produksi. Ketika ada pengakuan ekonomi suatu daerah bertumbuh dan meningkat, sejatinya diikuti dengan meningkatnya objek pajak. “Pada titik ini pula maka DPRD berpendapat bahwa pemerintah bisa mencapai penerimaan PAD yang lebih tinggi jika instansi yang mengelola pendapatan memiliki kapasitas dan inovasi yang baik. Karena itu gubernur harus mendorong BPKAD agar lebih kreatif mencari sumber-sumber baru pendapatan daerah,” desaknya.

Lanjut Erwin, Pemprov juga melalukan kajian dan pemetaan ulang untuk menetapkan kembali target potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Malut sehingga perhitungan potensi PAD bisa lebih riil. “Pemerintah Provinsi harus lebih terbuka mengungkapkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak,” harapnya. 

Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan pengguna jasa serta memberi kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah Provinsi Malut agar capaian target dapat terwujud. “Fungsi pengawasan dan koordinasi antara OPD terkait agar lebih ditingkatkan,” pungkas Erwin. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: