poskomalut.com
baner header

Perlu Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

TERNATE-PM.com, Koordinator bidang perencanaan anggaran penanganan covid-19 di Provinsi Malut Husen Alting mempertanyakan  status penanganan  Covid -19 di Maluku Utara. Menurutnya, Gustu Malut harus mempersiapkan semua langkah-langkah apabila menerapkan status new Normal maka arah penanganan pun akan berubah.

Rektor Unkhair ini menuturkan, Gustru Provinsi harus ada kerja sama dengan kabupaten/kota karena tidak mungkin provinsi dapat melaksanakan sendiri  dalam pencegahan Covid -19 di Provinsi Maluku Utara.

“Koordinasi dengan kepala daerah untuk memtuskan apa yang harus dilakukan kabupaten/kota, begitu juga dengan Provinsi. Kalau tidak masing-masing berjalan sendiri-sendiri,”ucapnya.

Menurutnya, penting harus ada satu level rapat yang menghadirkan kepala daerah  maupun wakil ketua gustu sehingga langsung memutuskan apa yang harus dibuat. Dan keputusan itu juga harus direalisasi jangan sampai kemudian kabupaten/kota merasa tidak direalisasi.

Husen, juga mempertanyakan status di Maluku Utara sekarang ini, apakah new Normal? kalau new Normal, apa yang harus dilakukan, bagaimana dari segi pencegahan. “Kalau menetapkan status itu akan merubah arah Gustu pada level, minimal pencegahannya seperti apa, pemulihan seperti apa, karena itu berimplikasi,” katanya.

“Kalau di Maluku Utara sudah menetapkan status new Normal maka dia menyarankan suport terhadap UKM  IKM, yang terdampak.  Itu sangat penting segera dilakukan sehingga ekonomi kita bisa tumbuh kembali,” pintanya.

Disentil dengan diterapkannya status new Normal, sementara angka kasus akan meningkat, dia menyarankan agar penetapan ini harus berjalan bersamaan ekonomi itu tumbuh tetapi kemudian penyakit dan penyembuhan itu juga harus baik. Oleh karena itu, instrumen – instrumen pendukung pencegahan dan pemulihan itu harus  dirumuskan, salah satu yang menjadi problem sampai saat ini yang dipecahkan di gugus adalah berkaitan dengan hasil Swab  yang lambat sehingga harus segera diselesaikan.

Terkait dengan itu, maka hampir semua bidang perencanaan sudah berulang – ulang kali berdiskusi tentang bagaimana mengadakan PCR. Bahkan kalau ada inisiatif kabupaten/kota  untuk mengadakan PCR itu lebih bagus sehingga jangan terganggu oleh Provinsi tetapi lagi- lagi tergantung kemampuan keuangan kabupaten/kota. Meski begitu, setelah dilakukan Swab hasilnya diumumkan ada yang positif apa yang  harus dilakukan maka strategis karantina. “Nah karantina yang bagaimana, apakah ada karantina terpusat, atau kita melaksanakan protokol ke empat menyangkut dengan karantina mandiri. Kalau karantina mandiri kita lakukan bagaimana edukasi terhadap masyarakat kalau karantina mandiri itu protokolnya seperti ini,” ungkapnya.

Ditambahkan, Dengan demikian harus dilakukan sosialisasi, harus melibatkan RT/RW . artinya karantina berbasis komunitas itu penting. “Saya mengusulkan salah satu syarat karantina mandiri adalah harus ada dukungan dari aparat tingkat RT dan Kelurahan maupun desa karena itulah garda terdepan kita untuk melakukan karantina, tetapi dengan catatan hasil flowup harus cepat sehingga orang tidak akan merasa jenuh dengan proses karantina mandiri yang akan mereka lakukan,” bebernya.

Sementara  untuk masyarakat yang masih banyak  melanggar protokol kesehatan disarankan agar bagimana melakukan penegakan disiplin minimal memberikan sanksi sosial apa, ada yang mengusulkan yang melanggar protokol diumumkan nama-nama yang bersangkutan di masjid, atau melaksanakan kerja sosial satu-dua jam di tempat umum, namun problemnya siapa yang mau menegakan kalau aturan sudah ada tetapi tidak ada yang tegakan sama saja. “Oleh karena itu, penegakan hukum itu penting juga dengan situasi kalau new Normal,” pungkasnya. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: