poskomalut.com
baner header

F-GPK Minta Gubernur Malut Evaluasi 6 SKPD

Tingkat Penyerapan Anggaran Sangat Rendah

SOFIFI-PM.com, Enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah provinsi (Pemprov) Malut saat ini mendapat sorotan tajam dari Fraksi Gerakan Persatuan dan Kekaryaan (F-GPK) DPRD Provinsi (Deprov) Malut.

Enam SKPD tersebut, masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Paiwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Tak sampai disitu, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) diminta untuk segera mengevaluasi kinerja mereka karena dianggap kinerja mereka belum maksimal.

“Gubernur AGK harus mengevaluasi lebih mendalam 6 SKPD tersebut lantaran tingkat penyerapan anggaran sangat rendah. Padahal, 6 SKPD ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pinta juru bicara Fraksi GPK Deprov Malut Erwin Umar dalam penyampaian tanggapan terhadap ranperda LPP APBD 2019 akhir pecan kemarin.

Menurutnya, urusan pilihan yang dilaksanakan Pemprov Malut tahun 2019, merupakan urusan pilihan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan rakyat, kekhasan dan keunggulan daerah. ”Urusan ini memiliki 64 program dengan 228 kegiatan. Jika memang dilaksanakan secara bertanggungjawab maka bias meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Lanjut Politisi Partai Perindo itu mengaku Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan pilihan  sebesar Rp 145.657.353.000 dan terealisasi sebesar Rp 85.383.409.339 atau 58,62 persen, dengan rincian dapat dilihat table berikut.

Ia menambahkan realisasi anggaran di 6 SKPD  telah tergambar jelas bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memenuhi target dalam penyerapan anggaran ditahun 2019.  “Kami meminta kepada gubernur agar melalukuan evaluasi mendalam terhadap penyebab tidak terealisasinya anggaran yang maksimal pada beberapa OPD ini,” desaknya. (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: