poskomalut.com
baner header

DPRD Taliabu Didesak Bentuk Pansus DD

TALIABU-PM.com, Front Peduli Desa (FPD)  Kabupaten Pulau Taliabu, Senin (6/7) siang kemarin menggelar aksi di depan kantor DPRD Pulau Taliabu mendesak Pimpinan dan Anggota DPRD Pulau Taliabu secepatnya membentuk pansus Dana Desa.

“Ditengah-tengah pendemi Covid-19 ini Kabupaten Pulau Taliabu dilanda krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik pemerintah daerah maupun desa,” tutur Arky Awaludin melalui peryataan sikapnya. 

Kata dia, desakan pembentukan pasus dana desa (DD), didasari protes masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang sangat tinggi. “Protes masyarakat bermacam-macam mulai dari kasus penyelahgunaan wewenang, penyelewengan ADD dan DD, pemalsuan tandatangan, ketidak transparansi serta temuan praktek buruk lainnya di beberapa desa di Taliabu,” ujarnya.

Diantara desa-desa yang diduga melakukan penyimpangan, katanya yakni Waikadai Sula, Desa Loseng, Desa Kabuno, Desa Tabona, desa Pencadu, desa bapenu, Desa Galebo, Desa Pancuran, Desa Ngele, Desa Onemai, Desa Lede, Desa Todoli, dan hampir di semuah desa di Taliabu memiliki masalah yang sama. Yang paling terbaru dalam maslah tersebut adalah bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, yang dianggap tidak tepat sasaran.

“BLT yang bersumber dari DD tidak tepat sasaran dan bahkan pilih kasih serta tidak patuh terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Kades di desa-desa se- Kabupaten Pulau Taliabu bagaikan raja-raja kecil yang bertindak semaunya tidak peduli dengan masyarakat yang penting atasannya aman-aman saja”semprot Akil didepan Gedung DPRD Pulau Taliabu siang kemarin.

Arky Awaludin yang juga sebagai koordinator lapangan aksi FPD mendesak DPRD Kabupaten Pulau Taliabu segerah melakukan pembentukan Pansus DD untuk melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah desa selama 3 tahun terakhir serta memeriksa pengelolaan anggaran desa baik yang bersumber dari ADD maupun dari DD.

“Kami minta Ketua DPRD, Meilan Mus mengawal dan memastikan pembentukan pansus desa dan segerah di sahkan dalam sidang paripurna DPRD Pulau Taliabu. Begitu juga Ketua Fraksi Golkar untuk mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan pansus desa,” tegasnya. (Nao/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: