poskomalut.com
baner header

Gubernur Minta Menkes Naikkan Status RS Sofifi

Gugus Pusat Tambah Alat PCR

SOFIFI -PM.com, Menteri Kesehatan (Menkes)  dr. Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Ketua Tim Gugus Tugas nasional Penanganan COVID-19 Doni Monardo, Senin (6/7) kemarin tiba di Ternate, Maluku Utara (Malut) dalam agenda kunjungan kerja (kuker).

Dalam kuker tersebut, Menkes dr. Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Ketua Tim Gugus Tugas nasional Penanganan COVID-19 Doni Monardo menggelar rapat tertutup bersama Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK), tim gugus provinsi, forkompimda, Walikota Ternate Burhan Abdurahman di Grand Sahid Hotel, Senin (6/7).

Menkes dr. Terawan Agus Putranto dalam jumpa persnya menyampaikan, tujuan kuker ke Malut ini untuk melihat secara langsung kondisi nyata penanganan wabah covid-19, sekaligus ingin mengetahui apa yang diperlukan. Dia mengaku, terbukti satu PCR bantuan pemerintah pusat sampai saat ini belum bisa dioperasikan karena terkendala dengan tenaga terlatih.

Kesempatan itu, menkes memberi pilihan kepada tim gugus provinsi, tenaga terlatih yang akan mengoprasionalkan PCR ini, apakah melatih tenaga medis yang ada di Malut atau mendatangkan relawan. “Persyaratan penggunaan PCR ini memang cukup ketat. Jangan sampai penggunaan laboratorium menjadi episentrum penularan baru. Sebab pada saat pengambilan swab itulah virus tersebut bisa tertular,” kata Menkes.

Sementara, dihadapan menkes, Menteri PMK dan kepala BNPB Nasional, Gubernur Abdul Gani Kasuba mengaku kebutuhan yang diusulkan Pemprov Malut terkait dengan penanganan Covid-19 di Malut telah direalisasikan pemerintah pusat. “Mungkin pak Doni tau kondisi Maluku Utara sebagai daerah kepulauan, sementara kita seperti butuh penanganan pasien cepat, dari kabupaten/kota,” katanya.

Gubernur mengaku, meskipun RSUD Chasan Bosoerie Ternate saat ini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan pasien covid-19, namun gubernur berharap ada rumah sakit lain yang memiliki alat kesehatan (alkes) yang memadai untuk menangani pasien covid-19. Pasalnya, setiap pasien dari kabupaten harus menyeberang laut untuk dirujuk ke Ternate.

Untuk itu, kata gubernur RSU Sofifi saat ini disiapkan untuk bisa melakukan penanganan pasien covid-19. ”Semua pasien dirujuk ke Ternate, untuk itu kami saat ini siapkan RSU Sofifi, namun alkes masih kurang. Karena itu, kami minta pak Menkes bisa bantu serta menaikan tipe rumah sakit Sofifi yang masih Tipe D, sekaligus menjadi rumah sakit rujukan penanganan covid-19,” harapnya.

Disisi lain, juru bicara Gustu Provinsi Malut dr.Alwia Assagaf mengatakan, alat PCR yang diberikan pemerintah pusat sampai saat ini  belum ada kepastian kapan difungsikan. “Tim Litbangkes tadi (kemarin, red) ketemu langsung dengan kepala Laboratorium dan bicarakan, nanti pelatihan pengoperasian PCR melalui vido converence (Vicon) saja. Kebutulan alat PCR ini tidak terlalu besar sehingga belajar lewat Vicon tidak perlu dilatih khusus,” kata Alwia.

Sementara itu, Koordinator bidang Akuntabilitas Ahmad Purbaya menyampaikan, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tahap dua belum disahkan, namun rencana yang diajukan untuk pembelian PCR sebanyak dua buah yakni satu buah untuk  RSUD  pemeriksaan Ternate dan  satu buah untuk dinas kesehatan. “Kalau memang ada Kabuaten/kota mengusulkan membutuhkan maka akan digeser ke kabupaten/kota.

Satu PCR bersama Reagen untuk 400 sampel diusulkan Rp 2,6 miliar. Jadi totalnya hampir Rp 5 miliar,” katanya.

Meski begitu, lanjut Purbaya di bidang akuntabilitas masih melihat harga kalau ada yang harga yang lebih murah maka diambil makanya  pihaknya bersama kaban keuangan melihat kewajaran harganya disusun untuk PCR. “Kita lagi panggil PPK-nya tapi sudah ready kalau 500 sampel seperti PCR bantuan pusat itu  harganya Rp 15 miliar. Jadi kalau ini murah  kapasitasnya 200 tapi belum menguji, paling lambat hari Rabu selesai RKB tahap dua,” jelasnya.

Menurutnya, RKB tahap dua ini anggaran yang paling besar di bidang penanganan sekitar 60 persen lebih, karena anggaran saat ini tinggal Rp 108 miliar maka 60 persen lebih di penanganan dan sekretariat honor dan sewa hotel Grand Sahid tahap dua 3 bulan sekitar Rp 7 miliar  yang diusulkan, dan itu sudah murah karena satu kamar dihitung Rp 450 ribu kalau tidak sekitar Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu.

Lanjutnya, RKB tahap satu sudah berakhir 29 Mei lalu sehingga penggunaan anggaran sudah terakamodir pada RKB tahap dua, walaupun pembahasan masih jalan. Tapi kalau kontrak – kontrak  yang penting ada  kepastian  kontraknya seperti Dafam ini nanti pembayarannya setelah disahkan RKB tahap dua. “Jadi RKB tahap dua 29 Mei sampai 29 Agustus,jadi bukan kaya DPA. Kalau DPA darurat kan tara boleh mendahului, tapi ini darurat kan bisa yang penting nanti terakamodir di RKB tahap dua yang bahaya ketika dia tidak terakamodir,” ungkapnya.

Kesempatan tersebut, Gugus Tugas (Gustu) pusat kembali menyerahkan bantuan berupa satu buah  polymerase chain reaction (PCR) untuk Malut. Bantuan tersebut diterima langsung Gubernur AGK.  (iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: