poskomalut.com
baner header

Pemda Halteng Didesak Selesaikan Utang Daerah Tahun Lalu

Fraksi PDIP : Agar Tidak Jadi Beban di APBD Berikut

WEDA-PM.com, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Halmahera Tengah (Halteng), menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng, masih belum mandiri dalam keuangan. Sebab, masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Pempus).

Ini terlihat jelas pada presentasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dengan dana perimbangan yang cukup jauh dengan selisih penerimanya.

“Artinya bahwa Pemda belum memiliki kreativitas untuk menggali sumber potensi daerah yang dapat mendorong peningkatan sektor PAD kita,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Asrul Alting, saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Halteng Tahun Anggaran 2019 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna pandangan umum fraksi, Selasa (7/7/2020).

Untuk itu, fraksi PDIP ingin mendapat penjelasan lebih tekhnis baik berupa regulasi maupun kebijakan apa yang menjadi tantangan dan hambatan terkait, sehingga realisasi PAD tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam komponen pendapatan yaitu sebesar 35%.

Sedangkan pada aspek belanja daerah, fraki PDIP menyoroti pada realisasi belanja program pembangunan sebagaimana yang tergambar dalam pidato Bupati menunjukan bahwa realisasi program pembangunan belum secara keseluruhan mencapai 100 persen. 

“Kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terkait program, sumber anggaranya dari DAK yang mencapai 90 persen sekian. Program dan kegiatan apa yang tidak mencapai target.? dan selanjutnya kendala teknis apa sehingga relisasi program yang sumber anggaranya dari DAU juga belum mecapai target ditetapkan,” tanya Asrul.

Sementara, untuk pembiayaan dan belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 1 triliun lebih, akan tetapi realisasi hanya mencapai 700 miliar sekian, tentu ini sangat mempengaruhi struktur keuangan daerah, terutama dari komponen pembiayaan bersifat utang daerah.

“Poin ini kami minta penjelasan, bagaimana skenario Pemda dalam mengantisipasi defisit berjalan sehingga kondisi keuangan daerah kita tetap stabil,” pintanya. 

Lanjutnya, fraksi PDI-P memberikan masukan kepada pemda agar pembiayaan daerah seperti utang daerah yang terbawa dari tahun anggaran sebelumnya agar segera diselesaikan sehingga tidak menjadi beban pembiayaan pada APBD selanjutnya, tentunya proses pembayaranya didasarkan pada capaian progres kegiatan.

Pada kesempatan itu, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pencapaian opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Apresiasi kepada tim anggaran pemerintah daerah karena telah menunjukan kinerja dan prestasi yang baik sehingga penilaian WTP dapat di capai,” tukasnya. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: