poskomalut.com
baner header

DPRD Geram LKPJ Pemkot Ternate 2019 Lampaui Batas Waktu

TERNATE- PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mulai geram dengan Pemkot dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Ternate. Pasalnya, Laporan Keuangan Pertangunjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Ternate tahun 2019 yang mestinya disampaikan 6 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, telah melampau batas waktu yang ditentukan sesaui dengan peraturan perundang undangan.

Mubin menjelaskan, berdasarkan aturan dan payung hukum yang mengatur terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah, ada mekanisme yang telah diatur; peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pasal 190 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolahan keuangan daerah, menentukan dengan jelas bahwa LKPJ pemerintah daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Jadi laporan keuangan yang dilaporkan daerah itu paling lambat 3 bulan. menurut pasar 192 ayat 2, laporan disusun oleh Pemda dalam hal ini kepala daerah, sudah harus menyampaikan kepada BPK untuk melakukan audit paling lambat bulan Maret 2020,” ungkap Mubin pada pokomalut.com, Senin (13/7/20) diruangan kerjanya.

Selanjutnya kata Mubin, BPK punya waktu 2 bulan melakukan audit setelah menerima LKPJ dari pemerintah daerah.

“Dalam ayat 3, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud ayat 2 diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemda,” katanya.

“Jadi kalau pemerintah suda menyampaikan pada BPK di bulan Maret, berarti bulan Mei itu harus sudah selesai hasil audit atau paling tidak bulan Juni. Dan hasil audit dikembalikan pada Pemkot,” imbuhnya.

Anggota DPRD dari fraksi PPP yang membidangi hukum, ekonomi dan keuangan itu mengaku, belum mengetahui sejauh mana porses audit BPK. Menurutnya, Ternate sudah mestinya menyampaikan LKPJ ke DPRD.

“Kenapa hasil audit BPK sampai saat ini belum kunjung selesai, ini kan melampaui batas waktu yang suda ditentukan,” tanya Mubin.

Dirinya menilai, ketelodoran dan ketidaktaatan pemerintah Kota Ternate terhadap prinsip dan asas berangaran itu sangat berpengaruh pada rancangan Perda tentang pertaggungjawaban landasan APBD diajukan pada DPRD.

“Pemerintah Kota Ternate telah melanggar asas, noram dan hukum yang telah ditetapkan terkait peraturan perundang-undangan dimaksud,” pungkasnya. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: