poskomalut.com
baner header

Rp 19 M Dana BUMDes di Morotai Mengendap di Bank

DPRD Curigai Pemda Buat Laporan Fiktif

MOROTAI-PM.com, Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai diduga telah mengendapkan Dana BUMDes milik 86 desa yang nilainya mencapai Rp 19 miliar di Bank. Pemda Morotai sengaja memarkir dana tahun 2017 dan 2018 dan tidak memberikan ruang kepada pengelola BUMDes untuk mencairkan anggaran puluhan miliar tersebut.

Mengendapnya dana Bumdes yang bersumber dari Dana Desa(DD) itu terungkap ketika sejumlah anggota DPRD mendesak kepada kepala BPMD Alexander Wermasubun, agar bisa menjelaskan masalah tersebut lantaran dipermasalahkan oleh Hippamoro Malut.

“Pertanyaan apa anggaran BUMDes Rp 19 miliar itu ada di rekening BUMDes atau tidak, ini saya ada bawah rekening korannya, uangnya ada, uang ini aman di rekening BUMDes,” ungkap Alex saat hearing bersama DPRD dan Hippmamoro, di aula DPRD, Selasa (14/07).

Menurutnya, untuk anggaran BUMdes tahun 2017 dan 2018 sudah ditransfer oleh pihak Desa ke rekening BUMDes. Dengan demikian, desa tidak lagi bertanggungjawab sebab sudah diserahkan ke BUMDes.

“Soal pertangungjawaban dana BUMDes, desa hanya memperlihatkan bukti transfer bahwa desa sudah mengeluarkan uang itu ke rekening BUMDes, tinggal saja BUMDes yang menggunakan itu mempertangungjawabkan secara internal BUMDes, itu mekanismenya,” kata Alex

Ia beralasan, dana BUMdes yang ditahan dan tidak direalisasi, karena Pemda Morotai lagi berkonsentrasi penguatan SDM. “Untuk sementara bangunan fisik ini kita amankan dulu, ketika semua sudah jadi, SDM sudah dilatih, bukti penguatan koperasi sudah mantap, baru anggaran kita cairkan,” katanya.  

Sementara untuk dana BUMDes 2019, menurutnya, sudah tidak ada karena nomenklaturnya sudah di rubah ke program dapur sehat dan penerangan jalan umum (PJU).

“2019, ada sebagian desa yang memploting anggaran BUMDes Rp 50 juta, ada yang tidak memploting. Pada saat perubahan APBDes, kebutuhan dapur sehat dan PJU sangat emergensi maka uang itu semua dialihkan ke belanja PJU dan dapur sehat, jadi pertanggungjawabannya bukan lagi BUMDes karena nomenklaturnya sudah berubah dari BUMDes ke PJU dan dapur sehat,” terang Alex. 

Hanya saja, terdapat keganjalan soal model pertanggungjawaban keuangan, sehingga menimbulkan tanda tanya dari DPRD.

“Dalam sistem pencairan anggaran kan namanya SIMDA. Simda itu uang tahun ini sudah habis ada pertangungjawaban baru bisa dicairkan tahun berikutnya. Logikanya begini, anggaran BUMDes 2017 yang belum digunakan, ko bisa ada anggaran di tahun 2018 direalisasi lagi, berarti ada pertangungjawaban di tahun 2017,” tanya Ketua Komisi III Rasmin Fabanyo. 

Dalam penulusuran Rasmin, terdapat masalah pertanggungjawaban yang dianggap tidak sesuai, misalnya pertanggungjawaban BUMDes tidak ke desa tapi SPJ-nya diambil alih oleh Dinas PMD.

“Berarti laporan pertanggungjawaban dari desa tidak ada. Jadi tadi yang dikatakan teman-teman bahwa itu fiktif ya memang fiktif. Jadi rata-rata kades tahun 2017-2018 itu mengeluh soal ini. Masa SIMDA meminta pertangungjawaban 2017 kemudian uang masih parkir tahun berikut cair lagi, kan tidak masuk akal,” cetusnya.  

Sementara itu lanjut Rasmin, pihaknya juga sudah pernah berkoordinasi langsung dengan pihak Kemendes dan katanya laporannya sudah selesai. (ota/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: