poskomalut.com
baner header

Anggota Bawaslu Haltim Ngaku Tidak Tahu Kode Etik

“Kalau memang itu dilakukan dengan sengaja, ya harus diberi sanksi. Tetapi kalau didasarkan pada ketidaktahuan itu masalah.” (Abdul Kadir Bubu).

TERNATE-PM-com, Pengakuan oknum anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Timur (Haltim), Kartini Abdullah, yang mengaku tidak tahu jika sebagai penyelenggara pemilu tidak diperbolehkan menggunakan atribut berkaitan dengan calon kandidat, mendapat tanggapan dari akademi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Abdul Kadir Bubu menyatakan, penyelenggara dilarang menggunakan atribut partai yang ada hubungannya dengan kandidat, meskipun yang ada dalam gambar sudah meninggal. Sebab, pengaruhnya masih tetap ada. Apalagi yang digantikan adalah kerabat dekat dari mendiang mantan Bupati haltim Ir Muhdin Mabud.

“Penyelenggara dilarang menggunakan atribut yang ada hubunganya dengan kandidat. Secara etik tidak bisa, itu tidak dibenarkan,”ujarnya, Sabtu (19/9/2020).

Memanggil Kartini untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Maluku Utara adalah cara yang tepat. “Kalau memang itu dilakukan dengan sengaja ya harus diberi sanksi. Tetapi kalau didasarkan pada ketidaktahuan itu masalah,”ungkapnya.

Dia menjelaskan, sejak dilantik, penyelenggara dianggap telah tahu larangan-larangan yang ditetapkan kepadanya. “Jadi ketika dia dilantik, maka dia dianggap telah mengetahui seluruh larangan-larangan yang ada, yang tidak boleh dia lakukan, dan yang ada hubungan dengan kinerja. Itu fiksi hukumnya begitu,”jelas Dade sapaan akrabnya.

Seorang penyelenggara kata dia, dianggap tahu ada larangan sehingga dalam kinerja menggunakan atribut yang ada hubungan dengan kandidat harus dia sadari dan penyelenggara diatasnya harus meriksa yang bersangkutan, kenapa demikian.

“Kalau bawaslu sampaikan yang bersangkutan tidak tahu, itu tidak bisa begitu. Meskipun begitu, surat teguran harus keluar,”ucapnya.

Kenapa surat teguran harus keluar, sebab Kartini Abdullah adalah penyelenggara yang telah dilantik dan dianggap telah tahu.
“Jadi fiksi hukumnya begitu. Mereka semua dianggap tahu sebagai penyelenggara. Sebagai penyelenggara tidak boleh melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan prinsip dasar dan etika yang melekat pada jabatan sebagai penyelenggara. Jadi, harus diberikan teguran,”paparnya.

Dia bilang, surat teguran harus diberikan. Sebab, yang pertama dilakukan oleh penyelangara adalah tau tentang etika. “Dia juga harus tau dimana letak laranganya, ini penting skali. Karena secara etik tidak dibenarkan,”cetus dia.(red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: