poskomalut.com
baner header

Kejati Malut Siap Tarik Iuran IUP Rp 46 M

ESDM Malut Siap Serahkan Data Perusahaan Tambang Penunggak Iuran

TERNATE-PM.com, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara (Malut), Hasyim Daeng Barang, Rabu (30/9) bertandang ke Kejaksaan Tinggi Malut.

Kehadiran Kadis ESDM di lembaga Adhiyaksa Malut tersebut, untuk menghadiri undangan dari pihak Kejati melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) guna membicarakan masalah tunggakan iuran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Malut senilai Rp 46 miliar.

Kadis ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang usai pertemuan kepada wartawan, mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya sangat merasa terbantu dengan keterlibatan Kejaksaan dalam menagih tunggakan iuran IUP di beberapa perusahaan di Malut. “Saya senang sekali dan jujur kita (Pemprov) Malut sangat merasa terbantu karena ini bagian untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil evaluasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah perusahaan yang masih menunggak iuran IUP sebanyak 105 perusahaan dengan total tunggakan mencapai Rp 46 miliar.

Hasyim mengatakan, keterlibatan Kejati Malut ini sangat membantu Pemprov Malut karena ESDM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan iuran IUP. “Langkah Kejati ini sangat terbantu karena kita dari ESDM tidak punya kewenangan sampai disitu,” tuturnya.

Untuk dimulainya penagihan tersebut kata dia, akan dilakukan pertemuan lanjutan dan silaturahmi, sekaligus menyerahkan data-data perusahaan penunggak iuran IUP sehingga Kejaksaan akan melihat sesuai dengan aturan yang berlaku. “Nanti mereka (Kejati) melihat aturan mainnya seperti apa dan bagaimana sistem pembayarannya,” katanya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga menyampaikan bahwa keterlibatan Kejati melalui Datun dalam melakukan penagihan iuran IUP tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memberikan pendampingan hukum. “Langkah ini sudah sesuai karena untuk melakukan pemulihan keuangan negara dari sector pajak,” pungkasnya. (nox/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: