poskomalut.com
baner header

Jurnalis se-Malut Gelar Aksi ‘Bisu’ di Polda Malut

TERNATE-PM.com, Jurnalis Maluku Utara (Malut), Kamis (22/10/2020) kembali turun ke jalan mendesak polda Malut agar melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polisi, yang melakukan intimidasi terhadap kerja-kerja Pers saat melakukan aksi penolakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang berlangsung di kantor Wali Kota Ternate, Selasa (20/10/20) kemarin.

Aksi jalan kaki yang dilakukan sejumlah jurnalis baik cetak, online dan elektronik di Kota Ternate kali ini, dilakukan berbeda karena, aksi yang dilakukan ini adalah aksi bisu dengan menutup mulut menggunakan solasi ban.

Sebelumnya, para kuli tinta di Kota Ternate juga sempat melakukan aksi dengan menggunakan sound system dan aksi itu langsung direspon Kapolda Malut, Irjen (Pol) Rikwanto.

Dihadapan wartawan, Kapolda berjanji akan melakukan proses hukum terhadap anggotanya dan melakukan sosilasi terhadap seluruh anggota terkait dengan UU Pers sehingga permasalahan ini tidak lagi terjadi.

Ketua Alinsi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate, Hairil Abd Rahim mengatakan, aksi kedua yang dilakukan di depan Polda Malut ini sebagai bentuk pendampingan dan berikan semangat terhadap wartawan yang yang menjadi korban saat melakukan aktivitas peliputan di lapangan.

“Kita dampingi rekan-rekan kita yang menjadi korban untuk membuat laporan resmi di Polda Malut,”ungkapnya.

Hairil Abd Rahim, yang juga pimpinan media Kieraha.com juga menegaskan akan mengawal masalah ini hingga benar-banar tuntas.

Sementara itu, Maharani Caroline dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi, yang ikut mendampingi para wartawan mengaku kehadirannya dalam aksi pers itu untuk bersolidaritas, melaporkan oknum polisi yang mencoba menghalangi kerja-kerja wartawan.

“Nah kemarin kita datang ke sini, tapi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku Utara tidak bisa menerima laporan kami,”ujar Maharani.

“Akhirnya kami balik sesuai dengan saran mereka, ternyata kita disuruh buat laporan ke Krimsus dan Krimum. Kita ke Krimsus kita melaporkan tindak pidana menghalangi, sebagaimana UU Pers. Yang kedua penganiayaan dan kejahatan asusila,”sambungnya.

Ia bilang, pihak Krimsus juga tidak bisa menerima kasus yang berkaitan dengan pers.

“Mereka bilang hanya menangani beberapa tindak pidana. Kita disuruh ke Krimum. Sampai di Krimum kita diterima Wadir, Wadir juga menolak. Mereka tidak menerima ini kecuali kejahatan penganiayaan dan kejahatan kesusilaan,”jelasnya.

Maharani mengaku, dalam kasus ini cukup membingungkan karena institusi kepolisian dianggap saling lempar kewenangan.

“Yang saya anggap sebenarnya tidak profesional, saling melemparkan kewenangan, jadi kita balik lagi (ke Polda) menyerahkan ke mana laporan kita, bingung ini harus jadi kewenangan siapa. Soal UU pers tidak diterima. Mereka bilang mereka tidak pernah menangani kasus ini, bukan kewenangan mereka,”paparnya.

Namun, kendati begitu, Ia dan para pekerja media akhirnya menyerahkan berkas pelaporan tersebut ke Humas Polda Malut. “Tadi sudah diterima (Humas Polda), kita menunggu perkembangan dari mereka,”akunya.

Menanggapi itu, Kabid Humas Polda Malut AKBP Adip Rojikan, mengatakan terkait dengan penolakan itu pasti ada syarat-syarat yang belum dipenuhi. Karena pelaporan itu tentu ada mekanismenya. “Jadi bukan ditolak (pelaporannya),”ucap AKBP Adip Rojikan.

Namun, setelah tahu bahwa laporan tersebut benar-benar belum bisa diterima Krimsus maupun Krimum, Ia mengaku akan tampung dulu informasi tersebut. “Akan saya tampung informasi ini dan saya minta kebijakan atau petunjuk dari bapak Kapolda,”pungkasnya.(sam/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: