poskomalut.com
baner header

Soal Pinjaman 200 Miliar, Nurlaela Dan Ketua Fraksi Nasdem Morotai Beda Sikap

MOROTAI-PM.com, Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Provinsi Malut Nurlaela Syarif ternyata berbeda sikap dengan ketua fraksi partai NasDem Kabupaten Morotai Denny Garuda, terkait pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEan) oleh Pemda Morotai senilai Rp 200 miliar.

Perbedaan sikap itu dapat terlihat ketika Nurlaela ketika dikonfirmasi soal sikap partai Nasdem soal pinjaman 200 miliar itu. Menurut Nurlaela, partai Nasdem menolak tegas pinjaman PEN oleh Pemda Morotai.”Sebenarnya hal ini (pinjamam PEN) harus menolak, harus menolak.”tegas Nurlaela saat berkunjung ke Morotai bersama anggota DPR-RI Ahmad Hatari.

Alasan penolakan itu terdapat beberapa faktor, misalnya kajian awal partai Nasdem, pinjaman tersebut tidak melampaui proses mekanisme baik adanya harmonisasi dan singkronisasi secara mitra strategis dengan lembaga DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi pengawasan dan anggaran.”Agar alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat DPRD harus mengetahui porsinya dan peruntukannya nah, karena ini telah terjadi keganjalan dan tidak ada apek harmonisasi maka ini patut dipertanyakan,”katanya.

Menurutnya, peruntukan anggaran pinjaman harus jelas, sementara DPRD melihat ini tidak terdapat transparansi sesuai mekanisme.”Sebagai pimpinan komisi 11 (Ahmad Hatari), anggota badan anggaran penafsirannya sama, terdapat sejumlah keganjalan sehingga beliau pasti menggunakan kewenangan beliau untuk intervensi pinjam ini, yang patut digarisbawahi bahwa fraksi Nasdem ingin menempatkan ini untuk kepentingan rakyat Morotai,”jelasnya.

“Sampai dengan hari ini sikap kami bahwa, mekanisme ini sudah tidak sesuai prosedur, fungsi pengawasan fungsi anggaran DPRD, juga representasi rakyat, ini kan tidak, kedua skala prioritasnya juga tidak ada, jadi artinya teman teman sudah bisa menafsirkan sikap partai Nasdem,”tegasnya.

Ia menambahkan, Ahmad Hatari sebagai perwakilan rakyat Malut, juga sebagai ketua DPW dan badan anggaran serta pimpinan komisi sebelas akan menegaskan di pusat bahwa hal tersebut (pinjam) tidak boleh dibenarkan.

Sedangkan, versi ketua fraksi NasDem Denny Garuda, belum ada sikap penolakan dari fraksi Nasdem soal pinjaman 200 miliar itu, sebab, masalah itu masih dievaluasi di Provinsi.”Terkait pen, kita masih menunggu evaluasi dari provinsi, DPW provinsi membawa itu karena ini sudah menjadi isu di provinsi jadi terkait dengan polemik ini nanti dibawa oleh DPW, disana dilakukan diskusi diskusi dan kajian kajian terkait dengan pinjaman ini yang 200 miliar setelah itu ada nota ada surat dari DPW untuk sikap secara resmi dari dari partai Nasdem.”katanya.

Ia mengaku, partainya belum bisa melakukan penolakan, karena harus dikaji asas manfaat dan mudharatnya.”Teman teman media bersabar untuk menunggu sikap dari DPW, kita partai Nasdem dalam hal ini kita harus mengkaji pinjaman ini kira kira bermanfaat atau tidak untuk rakyat, karena kita melihat pinjaman ini kita tidak bisa langsung bilang menolak.”tambahnya. (Ota/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: