poskomalut.com
baner header

Birokrasi Hampa Tanpa Inovasi

Catatan HUT Sumpah Pemuda

Muliadi Tutupoho, Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Provinsu Malut

Hari ini, 28 Oktober, seperti tahun-tahun sebelumnya, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, hasil Kongers Pemuda II pada 28 Oktober 1928 untuk bersatu demi kemerdekaan bangsa kita.

Hari Besar Negara (HBN) ini, bisa dimaknai semangat kepemudaan tak terpaku pada usia generasi muda, melainkan pula terpatri pada insan yang usianya tak lagi muda di berbagai organisasi, termasuk SDM birokrasi pemerintahan.

Jiwa dan semangat tersebut diperlukan di birokrasi karena saat ini, dengan perubahan dalam kemajuan teknologi informasi, manusia dikejar waktu yang begitu cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya secara kreatif dan inovatif. Tanpa jiwa dan semangat muda, inovasi di birokrasi akan semakin jauh “panggang dari api.” Pelayanan publik dapat terwujud sebagaimana diharapkan jika ada inovasi di dalamnya.

Selaras dengan ajaran Islam yang menakankan, “hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.” Maknanya, manusia dituntut untuk produktif dan inovatif dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya, maupun kemajuan teknologi informasi dan perubahan yang diakibatkannya. Tanpa inovasi, birokrasi jadi hampa, tak bermakna.

Inovasi Birokasi

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam pengantar buku Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna (Nurharyoko, et.al, eds, 2020) mengatakan,  tidak ada jalan lain bagi birokrasi kecuali melakukan inovasi. Inovasi adalah kunci untuk mentransformasi birokrasi guna memudahkan kerja para birokrat dan memudahkan masyarakat dalam menikmati hasil kerja keras mereka. Dalam berinovasi, tak ada langkah yang dilakukan sendiri. Inovasi punya peluang berhasil lebih tinggi dilakukan bersama-sama melalui kolaborasi. Inovasi juga perlu daya dukung yang hebat. Setidaknya, inovasi perlu dibarengi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama digital, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Pada konteks itu, O’Reilly (2010) menawarkan perspetif baru dalam melihat organisasi pemerintahan. Pemerintah sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai “vending machine government”; dalam hal ini, bentuk layanan publik lebih dulu ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat tinggal menerimanya. Kalaupun ada partisipasi masyarakat, itu hanya sebatas kolektif saat layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka (Nurharyoko, 2020).

Secara revolusioner, O’Reilly menawarkan konsep untuk melihat pemerintah sebagai suatu institusi yang bertanggung jawab pada pengelolaan informasi yang diproduksi oleh dan atas nama masyarakat. Layanan publik tidak lagi ditentukan lebih dahulu oleh pemerintah, tapi ada pemberian akses (bahkan pemberdayaan) kepada masyarakat untuk ikut menentukan bentuk, jenis, hingga waktu pemberian layanan publik itu. Dalam hal ini, peran  pemerintah lebih sebagai moderator dan fasilitator.

Sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Beeck Center for Social Impact Innovation dan Maasive Data Institute dari Georgetowan University (2016) menemukan, titik penting inovasi di sektor pemerintah adalah penciptaan cara-cara baru untuk berpikir secara kreatif dan pelibatan talenta terbaik lintas sektoral serta lintas afiliasi politik.

Karena itu, organisasi sektor publik yang ingin relevan dengan perubahan cepat sekarang ini harus bisa membangun struktur dan tata kelola kelembagaan yang memfasilitasi pembentukan ekosistem inovasi melalui investasi di bidang teknologi, penggunaan data, dan kemitraan yang berorientasi pada hasil. Lebih dari itu, organisasi sektor publik juga harus mulai memberikan perhatian makin besar pada manajemen para talenta di institusinya. Manajemen talenta berperan penting dalam memastikan investasi di bidang teknologi, penggunaan data, dan segenap kegiatan kemitraan bisa terlaksana secara koheren dan produktif. Lebih penting lagi, manajemen talenta adalah pilar penting yang menjamin ekosistem inovasi di sektor publik dapat berlangsung secara berkelanjutan (Nurharyoko,  2020).

Financial dan Kreativitas Pemimpin

Selama ini, kita masih terkungkung dengan paradigma berpikir bahwa dukungan financial yang besar akan melahirkan inovasi. Padahal, dukungan financial yang besar bukan jaminan lahirnya kretaivitas dan inovasi. Inovasi lahir dari pola pikir seorang pemimpin. Anggaran besar sekalipun, jika tak ditunjang kreativitas seorang pemimpin, tak akan menghasilkan inovasi.

Di Pemprov Malut, Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba menerima penghargaan Indonesia Award 2020 kategori Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan. Penghargaan ini berdasarkan hasil penilaian pada pemeriksaan BPK, penyusunan laporan keuangan Pemda yang telah sesuai dengan SAP dan tingkat kepatuhan (TV iNews.07/10/2020). Inspektorat yang dipimpin Ahmad Purbaya juga mengukir banyak prestasi karena kreativitas dan inovasi, salah satunya Indoensia Award Tata Kelola Pemerintahan atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 dan Maturitas SPIP Level 3/2020. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai BB dari tahun lalu, B.

Dinas PTSP dan Bagian Keuangan adalah contoh lain dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Malut yang melakukan inovasi pelayanan publik. Pada HUT Provinsi Maluku Utara, 12 Oktober 2020, PTSP dinahkodadi Nirwan MT kembali menorehkan prestasi nasional dengan menggondol dua penghargaan. Bagian Keuangan di bawah kepemimpinan Bambang Hermawan menerapkan semua transaksi keuangan secara nontunai, yang diacungi banyak pihak. Tahun lalu, Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut  membuat terobosan, gelar diskusi “Ngofi” (Ngobrol di Sofifi) dengan menghadirkan Wakil Gubernur, akademisi, anggota DPRD Provinsi, dan dinas terkait, untuk mendiskusikan persoalan dan solusi terkait pembangunan dan sebagainya, disambut positif banyak kalangan, merupakan contoh lain dari upaya kretatif dan inovasi.

Kerja Keras, Kerja Cerdas

Kemajuan teknologi informasi saat ini menuntut perubahan paradigma kerja di berbagai bidang tanpa kecuali birokasi. Paradigma kerja keras diubah menjadi kerja cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebiasaan bekerja di kantor, beralih menjadi kerja di rumah, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara virtual dengan hasil yang tak mengecewakan.

Kerja semacam itu, dari aspek lingkungan dapat mengurangi pencemaran udara akibat mobilitas manusia, menghemat anggaran termasuk anggaran perjalanan dinas, dan sebagainya. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi dalam beraktivitas.

Penelitian yang dilakukan Danah Zohar dan Ian Marshal menunjukkan, kecerdesan spiritual menjadi penentu keberhasilan dalam bekerja. Kerja termasuk di birokrasi menjadi bermakan jika dilakukan dengan memanfaatkan kecerdesan spiritual. Oleh Shihab disebut kecerdasan spiritual merupakan kunci kesuksesan di masa depan.

Inovasi tak terperangkap dengan rutinitas kerja sehari-hari, 7-8 jam, yang begitu membosankan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat jika itu dilakukan secara cerdas. Memanfaatkan potensi kecerdasan yang dimiliki, membuat manusia tenang, dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien.

SDM dan Fasilitas

Kendati para ilmuan Jepang dan Barat sudah membuat robot yang memiliki kecerdasan buatan (artificial inteligency) untuk menggantikan peran manusia dalam bekerja, manusia sesungguhnya masih berperan besar dibanding robot. Robot merupakan hasil inovasi manusia, tetapi ia tidak bisa melakukan inovasi. Dan birokrasi tentu saja belum menggunakan “mahluk” ciptaan ilmuan ini.

Inovasi di birokrasi harus ditunjang dengan ketersediaan SDM bermutu dan fasilitas yang memadai. Beberapa penulis dalam buku yang disunting Nurharyoko mengusulkan perlunya dilakukan penataan manajemen (management talent) SDM birokrasi, sehingga ASN yang ditempatkan sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Hal ini harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai, terutama terkait dengan teknologi informasi. Tanpa fasilitas memadai, inovasi berjalan di tempat.

Khusus di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Malut, belum ditunjang ketersediaan SDM yang mumpuni. Begitu juga dengan fasilitas kearsipan, hingga kini belum ada Depo Arsip, dan rencana lanskap taman bacaan. Depo Arsip sangat penting karena ia menyimpang arsip-arsip sejarah bagi generasi dan pembangunan daerah maupun bangsa ini. Generasi muda dapat mengetahui masa lalu bangsanya, dan khsusunya di Malut, yaitu dengan arsip yang tersedia lengkap. Selama ini, arsip dianggap remeh, padahal memiliki kontribusi besar.

Inovasi di Masa Pandemi

Virus corona yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi global, seperti pandemi salam sejarah peradaban manusia, ternyata tak hanya berdampak buruk, melainkan pula berdampak positif bagi manusia. Salah satu dampak posititnya, pelayanan publik dan semua kegiatan di birokrasi dilakukan secara virtual.

Tim Gustu dari Pusat hingga daerah, memanfaatkan teknologi informasi untuk kelancaran penanggulangan dan pencegahan virus corona. Rapat dan koordinasi dilakukan secara virtual.

Di masa pandemi ini juga, tunjangan penghasilan dan pendapatan (TPP) ASN tergerus karena recofusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan virus corona, tetapi tidak mempengaruhi semangat dan kreativitas ASN, tanpa kecuali ASN di Pemprov Malut. Dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dianjurkan WHO dan pemerintah, ASN mampu menyelesaikan pekrjaannya di rumah secara efektif dan efisien.

Ke depan tantangan semakin besar karena revolusi di bidang teknologi informasi yang tak terbendung dan perubahan yang diakibatkannya. Dan untuk menghadapi itu dengan melakukan inovasi dalam bekerja, tentu tak bisa mengabaikan pula jiwa dan semangat yang tinggi, laiknya semangat kaum muda, yang menjadi pendulum perubahan dan sejarah. Wa allahu a’lam. (**)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: