poskomalut.com
baner header

Polda Malut Jangan Jadi Sumber Polemik Kasus Dugaan Ijazah Palsu

TERNATE-PM.com, Akademisi dan praktisi hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Abdul Kadir Bubu SH, MH, meminta jajaran Polda Maluku Utara, tidak menjadi sumber polemik atas setiap kasus yang menjerat calon kepala daerah. Menurut Kadir, pada moment politik saat ini Polda Malut, mestinya bersikap professional. Polda tidak perlu hadir bak “dewa penyelamat” bagi calon kepala daerah tertentu, apalagi menyampaikan pernyataan yang menimbulkan polemik dan konflik di tengah masyarakat.

Penegasan Kadir, ini setelah mengamatai sikap Polda Maluku Utara terkait kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti. Mestinya, kata Dade sapaan akrab Abdul Kadir Bubu, Polda harus bersikap jujur menyampaikan kepada publik bahwa setiap kasus yang menjerat calon kepala daerah belum dapat diproses selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung. Ini juga sebagai bentuk sikap profesional polisi untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban selama berlangsungnya tahapan pilkada kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Bukan hadir sebagai sumber polemik, hanya karena menyampaikan sesuatu tidak substantif, bahkan melanggar instruksi Kapolri.

“Kan sudah tahu setiap kasus Calon Kepala Daerah (Cakada) kan ditunda prosesnya sampai selesai Pilkada. Kok malah Kabid Humas Polda Malut, kasih keterangan yang membingungkan gimana sih,” tegas Dade, kepada poskomalut.com, Rabu (18/11/20).

Sebagai misal proses hukum kasus yang diduga melibatkan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara, Muhlis Tapi Tapi, saat ini ditunda dan akan dilanjutkan setelah Pilkada. Demikian juga kasus dugaan ijazah palsu yang diduga melibatkan Cakada Usman Sidik, baru dilaporkan pihak Dikjar melalui kuasa hukum Muhamad Konoras SH, telah ditunda prosesnya hingga selesai Pilkada di dua daerah tersebut.

Dade, mengingatkan penundaaan proses hukum kasus tersebut ditegaskan juga Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rodjikan, beberapa waktu lalu. Ini juga sesuai instruksi Kapolri Jendral Idham Azis, yang telah menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Telegram itu berisi perintah kepada anggota Polri untuk menunda proses hukum para calon kepala daerah pada pilkada serentak 2020.

Instruksi Kapolri tersebut merupakan wujud dan komitmen Kapolri menegakkan netralitas Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Telegram ini mengatur soal netralitas dan profesionalitas pelaksanaan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari conflict of Interest serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

Penundaan proses hukum kepada peserta pilkada juga mengacu pada UU Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor: 2 tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor: 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun, lanjut Dade, terkait kasus dugaan ijazah palsu tiba-tiba Kabid Humas Polda Malut menyampaikan telah dihentikan karena tidak cukup bukti.

“Loh, kok aneh kasusnya baru dilaporkan dan belum periksa terlapor tapi Polda sudah umumkan penghentian penyelidikan. Ada apa ni, “ujar Dade.

Lebih aneh lagi kata Dade, Kabid Humas mengaku ijazah tersebut asli, bukan palsu sebagaimana laporan Dikjar Malut. Ini artinya polisi telah mendahului kewenangan pengadilan untuk menilai ijazah tersebut asli atau palsu. (red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: