poskomalut.com
baner header

Minimalisir Kecurangan, Pilkada 2020 Gunakan Aplikasi Sirekap

TERNATE- PM.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU)  melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (sirekap) di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2020. Termasuk di provinsi Maluku Utara (Malut).

Aplikasi Sirekap menggunakan jaringan, maka Dalam antisipasi keterbatasan jaringan sendiri dari PKPU sudah menetapkan 3 kategori, yakni Jaringan kuat, jaringan lemah dan tidak ada jaringan sama skali untuk penerapan aplikasi sirekap.

Reni S Banjar, Defisi dan informasi KPU Malut mengatakan, aplikasi Sirekap sendiri harus adanya jaringan yang kuat maka, KPU Malut telah melakukan pendataan Derah yang mengalami kendala jaringan.

“Daerah jaringan yang kuat dapat menggunakan aplikasi Sirekap secara online, sementara jaringan yang lemah dan tidak ada sama skali dapan menggunakan ofline,” jelasnya.

Kata dia, sebelum hari H pengumutan suara petugas KPPS yang sudah dilantik, nantinya diarahkan untuk terlebih dahulu mendownload aplikasi Sirekap baik jaringan kuat ataupun lemah, jika tidak ada jaringan harus bergeser ke wilayah yang ada jaringan.

“Jadi untuk KPPS yang telah telah mengunduh jaringan wajib mengunduh foto KWK dalam aplikasi tersebut, setiap satu KPPS dapat mengunduh aplikasi tersebut,” sebutnya.

Dia bilang, aplikasi tersebut, langsung terkonek dengan KPU RI. Lanjut dia, Dengan adanya penggunaan aplikasi tersebut dengan tujuan agar minimalisir tingkat kecurangan dilefel bawah.

“Dalam aplikasi ini pun sangat sistemmatis jika kita salah mengapload ada fitur yang langsung memperbaikinya, dengan adanya aplikasi ini juga bertujuan meringankan beban kerja penyelenggara KPPS,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, saat ini, KPU RI menetapkan PKPU rancangan perubahan nomor 8 tahun 2018, dan nomor 9 tahun 2018, yang mana nomor 8 tentang pengumutan dan penghituhan suara dan nomor 9 terkait dengan rekapitulasi dan penetapan hasil.

“Saat ini KPU seluruh indonesia masih menunggu PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI agar pengumutan dan penghitungan suara petunjuknya seperti apa, agar ada dasar hukumnya,” ujarnya. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: