poskomalut.com
baner header

Tinjau Ulang Lokasi Muktamar, PW PII Maluku Utara Kecam Sikap PB PII

TERNATE-PM.com, Pengurus Wilayah (PW) Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara (Malut), mengecam sikap Pengurus Besar (PB) PII bakal meninjau kembali lokasi Muktamar ke XXXI PII yang sebelumnya telah ditetapkan digelar di Provinsi Maluku Utara.

Ketua Bidang PPO PW PII Maluku Utara, Hidayat Halil, dalam siaran persnya menyebutkan, Muktamar XXXI PII seharusnya dilaksanakan bulan Maret 2020, tetapi karena alasan pandemi Covid-19, sehingga hajatan muktamar ditunda.

“Penundaan muktamar bukan karena ketidaksiapan panitia lokal, tapi karena alasan pandemi, sehingga ditunda pelaksanaannya,” ungkap Hidayat.

Pasca putusan penundaan itu, lanjut Hidayat, PB PII sebagai struktur tertinggi di organisasi tidak memberikan kepastian kapan forum tertinggi di PII ini akan kembali dilaksanakan. Namun, tiba-tiba ada surat baru dari PB PII bahwa akan digelar Sidang Dewan Pleno Nasional (SDPN) ke 2. Surat PB dengan nomor; PB/SEK/268/XI/1442-2020 ini menyebutkan, ada dua agenda yang dibahas dalam SDPN II ini, salah satunya adalah peninjauan kembali lokasi dan waktu pelaksanaan Muktamar XXXI PII.

“PB seharusnya tinggal membuat rapat pleno untuk memutuskan kembali kapan Muktamar akan digelar, bukan malah membuat SDPN kedua kali. Baru kali ini ada SPDN yang digelar ulang-ulang,” kesal Hidayat.

PW PII Maluku Utara, lanjut Hidayat, secara tegas menolak dengan tegas pelaksanaan SDPN ke 2 yang digelar secara online oleh Pengurus Besar PII. Pasalnya, undangan SDPN Ke 2 yang dilayangkan oleh PB PII tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

“Undangan SDPN ke 2 yang dikirim PB PII itu tidak tercantum landasan hukum pelaksanaannya, dalam isi surat yang hanya satu lembar itu, agendanya adalah Peninjauan Kembali (PK) Tuan Rumah Muktamar, apa rujukan dan landasan hukum tuan rumah di tinjau kembali ? Kami Maluku Utara tidak pernah mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Jadi SDPN ke 2 ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat,” tegas Hidayat.

Jika dipaksakan SDPN ke 2 ini inkonstitusional dan mal administrasi. Pasalnya, dalam surat yang diedarkan PB PII tidak mencantumkan steering comite (SC) dan organezing comite (OC), sehingga landasan hukum dilaksanakan SDPN II pun tida jelas.

“Dari hasil kajian kami, setelah menelaah dengan seksama surat undangan itu, banyak terdapat kecacatan dan mal administrasi. Surat undangan hanya satu lembar, tidak dijelaskan landasan konstitusional dan landasan operasionalnya, tidak ada penjelasan TOR, tidak jelas syarat kepesertaan, tidak ada draft apapun yang menjadi lampiran, tidak jelas siapa SC dan OC SDPN Online ini. Ini SDPN dilaksanaan online, harusnya ada draft yang menjelaskan bagaimana tatacara sidang dalam kondisi online. Harus jelas kepesertaan dan tata tertibnya, jangan main-main urus lembaga,” tegasnya lagi.

Menurut Hidayat, penetapan Maluku Utara sebagai tuan rumah Muktamar ke XXXI PII diambil melalui forum SDPN PII tahun 2019 lalu di Bandung, Jawa Barat. Dan itu adalah putusan resmi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Wilayah se Indonesia.

“PB PII jangan membuat gaduh suasana di wilayah dengan membuat SDPN kedua kali. Jangan hanya karena kepentingan pribadi merusak sistem berorganisasi. PW PII Malut jadi tuan rumah Muktamar melalui forum resmi, kenapa harus ada forum SDPN baru lagi untuk membahas lokasi Muktamar,” kesal Hidayat yang juga mahasiswa Hukum di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate ini.

“PB PII harus membatalkan pelaksanaan SDPN Online yang tidak berdasar, mal administrasi dan tidak punya panduan yang jelas itu. Jangan sampai, keputusan kelembagaan yang penting, tidak memiliki legalitas dan keabsahan adminisitrasi,” desaknya

Dirinya mengaku, pasca penundaan Muktamar, PW PII Maluku Utara terus berbenah dan melakukan persiapan untuk kembali digelarnya Muktamar XXXI PII di Maluku Utara. Untuk itu, sangat disayangkan, jika PB tidak melihat semangat kader-kader PII Maluku Utara dalam menyiapkan Muktamar. Olehnya itu, dirinya mengimbau kepada PB PII tidak usah membuat suasana keruh. Menurutnya, PB PII harus fokus menyelenggarakan amanat SDPN di Bandung yang legal dan legitim.

“Maluku Utara tetap siap menjadi tuan rumah muktamar, dengan segala dukungan positif dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se Maluku Utara, mari sama-sama kita sukseskan Muktamar Nasional di Maluku Utara,” imbaunya. (red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: