LABUHA-PM.com, Sebanyak 118 Penerima Bantu Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah desa Amasing kali 38 diduga fiktif, pasalnya Warga yang mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu per – Kepala Keluarga (KK) pada pekan kamarin, diduga tidak diputuskan melalui rapat musyawarah khusus padahal dalam keputusan tersebut disepakati hanya 99 orang saja, namun penyaluran membengkak menjadi 118 penerima.
Perwakilan Musyawarah Desa (Musdes) Lahamudin membenarkan adanya masalah tersebut. Ia bahkan mengatakan, jika penggelembungan 38 penerima bantuan tersebut dilakukan secara diam-diam oleh pemdes setempat.
“Ini aneh dalam berita acara mesdes khusus sudah tertuang secara resmi jika penerima BLT hanya 99 penerima, namun dalam pembagian justru membengkak menjadi 188, 38 itu penerima dari mana, sebagai representasi dari tokoh masyarakat, saya apresiasi lebih banyak yang dapat juga bagus, asalkan proses dilakukan melalui mekanisme sebagaimana di atur dalam regulasi agar bisa di ketahui publik,”semprotnya.
Selain itu, ketentuan lain yang dilanggar Pemerintah Desa setempat adalah tidak di publis nama-nama penerima BLT maupun penerima bantuan lain sebagai rujukan untuk di ketahui masyarakat antisipasi mana kala ada yang dobel menerima, sebagaimana diisyaratkan dalam Permendes nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 40/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa yang akan di gunakan untuk BLT sebagai bentuk kegiatan penanganan dampak Covid 19.
Terpisah, Pendamping Kecamatan Bacan Husni Saban, mengaku penambahan dilakukan karena untuk pemenuhan kuota, sebab jumlah penerima masih kurang. Dan itu tidak ada masalah untuk memenuhi presentase 25 persen yang di atur dalam edaran Menteri. Namun ketika diminta regulasi tersebut Husni selaku Pendamping tidak bisa menunjukan. Sedangkan terkait nama penerima yang tidak miliki KK, dia mengaku cukup mengunakan Keterangan Desa.
Sementara kesalahan lain berupa tidak di tempelnya nama penerima BLT dana desa maupun penerima bantuan lain, menurut Husni dirinya sudah menyampaikan ke Pemerintah Desa saat musyawarah khusus, supaya nama-nama penerima yang telah di sepakati dalam Musdes di print dan di pajang agar dapat di ketahui. “Saya juga tidak tahu, mungkin dorang lupa tempel.”tuturnya. (echa/red)
Tinggalkan Balasan