5 Ranperda Jadi Prioritas Dimasa Sidang I Tahun 2021

Junaidi Baharuddin

TERNATE-PM.com, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DRRD Kota Ternate menargetkan akan menyelesaikan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada masa sidang I tahun 2021. Itu diantaranya, Raperda tentang Pelabuhan Penumpang Lokal, Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, Raperda tentang Cagar Budaya, Ranperda tentang Literasi dan Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Secara umum Bapemperda, telah mengagendakan di masa sidang I ini akan menyelesaikan lima Ranperda yang merupakan inisiasi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate Junaidi A Bahruddin saat diwawancarai usai rapat internal Bapemperda, kemarin.

Junaidi bilang, lima Ranperda ini diusulkan oleh beberapa komisi, yakni dua dari Komisi I Raperda tentang Pelabuhan Penumpang Lokal dan Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Kemudian dua dari Komisi III, yakni Raperda tentang Cagar Budaya dan Ranperda tentang Literasi. Kemudian satu dari Bapemperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Lima Ranperda ini terkait dengan koordinasi penyusunan naskah akademis atau penjelasannya ditargetkan selesai Februari. Kemudian, pembahasannya akan berjalan sampai di bulan Maret dan pada bulan April ini sudah bisa disahkan. Jadi masa sidang I 2021 ini, lima Ranperda inisiatif DPRD akan dituntaskan,” sebutnya.

Kata dia, dalam rapat Bapemperda yang digelar, Senin (01/02) kemarin, ada tiga agenda yang dibahas. Yang pertama, terkait dengan agenda Bapemperda di masa sidang I tahun 2021. Kedua, pembahasan soal penambahan dua Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021.

Diantaranya, Raperda tentang Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas yang diajukan masing-masing Fraksi PKB dan Demokrat.

“Agenda ketiganya adalah pembahasan Ranperda inisiatif Bapemperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jadi tiga agenda tadi menjadi topik pembahasan di rapat internal Bapemperda,” sebutnya.

Dikatakannya, untuk dua Ranperda yang tidak masuk dalam Ranperda yang disepakati pada tahun 2021 yang diusulkan Fraksi PKB dan Demokrat akan dilakukan peninjauan. Sebagaimana dalam Permendagri 80 yang sudah direvisi ke Permendagri Nomor 120 tahun 2019, menyebutkan kalau usulan Ranperda itu diluar Propemperda, maka harus ada persetujuan dari Bapemperda dan bagian hukum Pemda.

Sebelum disetujui, kata dia Bapemperda akan meminta alasan dan penjelasan terkait urgensi dari penyampaian dua Ranperda di luar Bapemperda yang telah ditetapkan di 2021.

"Kita sudah koordinasikan ke pengusul dan akan disampaikan urgensinya untuk ditambahkan. Setelah itu, baru dikaji di Bapemperda. Kalau alasannya kuat dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Ternate saat ini. Maka, akan diminta persetujuan bersama dengan bagian hukum. Selanjutnya ditambahkan ke dalam Propemperda 2021 dan dilanjutkan pembahasannya DPRD," tuturnya.

Sembari bilang, ditahun 2021 ini ada 26 Ranperda yang ditetapkan dalam Propemperda 2021. Itu diluar tiga  Ranperda kumulatif terbuka, sehingga jumlah ada 29 Ranperda. "13 Ranperda itu inisiasi DPRD dan 13 diantaranya usulan Pemkot Ternate. Ditambah 3 Ranperda kumulatif terbuka," tandasnya. (agh/red)

Komentar

Loading...