poskomalut.com
baner header

Ajukan Eksepsi, Rani Sebut Dakwaan JPU Kabur

Seharusnya Rahmat Safrani Ditetapkan Tersangka

WEDA-PM.com, Terdakwa Moch Syukur Abbas alias Rani, yang tersandung perkara kasus dugaan korupsi pembebasan lahan GOR Fagoguru mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam ekspesi terdakwa yang dibacakan kuasa hukumnya menyatakan, keberatan atas dakwaan yang didakwakan JPU Kejari Weda.

Kuasa hukum terdakwa menjelaskan, berdasarkan dakwaan JPU bahwa terdakwa Rani berdasarkan surat keputusan bupati Halteng nomor 800/KEP/69/2018 tanggal 29 januari 2018 bersama-sama dengan saksi Rahmat Safrani alias Rahmat selaku kabag pemerintahan pada tahun 2018 dan 2019 di kantor bagian tata pemerintahan Halmahera Tengah, telah melakukan atau turut serta melakukan bebarapa perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasanya memaksa para pemilik lahan untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru.

“Dari uraian surat dakwaan JPU pada dakwaan primair, setelah kami penasehat hukum terdakwa mencermati ternyata surat dakwaan JPU dalam perkara ini sangat tidak jelas atau kabur yakni tidak terdapat uraian yang cermat, jelas dan lengkap sebagai mana perintah pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP,”kata Fahrid Galintan kuasa hukum terdakwa, dalam sidang eksepsi di PN Tipikor Ternate.

Dijelaskan, kekaburan surat dakwaan JPU tersebut adalah dalam dakwaan primair JPU mengemukakan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Safrani melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan GOR fagogoru tahun 2018. Padahal, dalam uraian dakwaan primer juga menguraikan tentang saksi Rahmat Safrani melakukan pemotongan dana saat pembayaran ganti rugi lahan.

Tetapi ironisnya saksi Rahmat Safrani yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan tidak ditetapkan sebagai tersangka namun hanya menempatkannya sebagai saksi dan hanya dijadikan sebagai saksi terdakwa. Apakah ini bukan dikatakan telah ada skenario untuk menjebak terdakwa, mungkinkah pada saat transaksi pembayaran ganti rugi lahan hanya dilakukan terdakwa seorang diri.

“Patut dipertanyakan pula apakah transaksi pembayaran ganti rugi lahan atas perintah terdakwa? Jika telah terjadi pemotongan antara terdakwa dengan pemilik lahan maka patut diuraikan tentang subjek yang terkait dengan transaksi pemotongan dana serta bagaimana bentuk potongan dana yang dilakukan terdakwa dengan subjek tersebut dan karena dalam surat dakwaan hanya terdakwa yang didakwa secara sendiri,”papar kuasa hukum terdakwa.

Menurutnya, surat dakwaan dalam perkara ini Obscoor Liber. Bahwa dengan kenyataan tersebut adalah maka dakwaan primer dari surat dakwaan JPU tersebut adalah Obscoor liber karena dalam menyusun surat dakwaan tersebut wajib memenuhi persyaratan ditentukan Undang-Undang no 8/1981 KUHAP hukum acara pidana eks pasal 43 ayat 2 b KUHAP yaitu jaksa dalam membuat surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat dan jelas serta lengkap mengenai delik yang didakwakan kepada terdakwa.

“Sehingga dengan tidak terpenuhinya pasal tersebut pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP oleh JPU dalam menyusun surat dakwaan. Maka surat dakwaan JPU terancam batal demi hukum,”pungkasnya.

Ssesungguhnya uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan primer itu hanyalah merupakan suatu strategi untuk menjebak terdakwa dan melindungi pelaku lain menjadikan surat dakwaan dalam perkara ini kabur. “Seharusnya JPU telah mengetahui adanya oknum yang melakukan pemotongan terhadap pembayaran gantu rugi lahan dan memerintahkan kepada terdakwa,”tandasnya. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: