Akademisi: Ketersinggungan Anggota DPRD Tikep Berlebihan

Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Dr. Adnan Mahmud

TERNATE-PM.com, Sikap anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang tersinggung, hingga mengambil keputusan ekstrim memutus hubungan dengan media Posko Malut, gara-gara ditulis uang “duduk” rapat-rapat alat kelengkapan, maupun sidang paripurna wakil rakyat selama satu tahun anggaran mendapat sorotan dari pimpinan perguruan tinggi (PT).

Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Dr. Adnan Mahmud, S.Ag,.MA saat dimintai tanggapan Posko Malut, Rabu (19/02/2020) menyayangkan tindakan yang diambil DPRD Tikep tersebut. Adnan mengatakan, DPRD Tikep terlalu berlebihan menanggapi pemberitaan media. Menurutnya, apa yang diberitakan media itu masih realistis, sehingga tidak perlu ada ketersinggungan. 

“Kalau ada ketersinggungan soal
pemberitaan yang dibuat, DPRD Tikep punya hak jawab untuk meminta penjelasan
dari media yang bersangkutan, itu lebih santun. Dari pada, memilih memutuskan
hubungan mitra dengan media,” ungkap Adnan. 

Adnan mengatakan, DPRD sebagai
institusi publik seharusnya tidak boleh anti terhadap kritik. Sebab, media adalah
bagian dari instrumen pengawasan terhadap kerja-kerja lembaga publik, yang
memiliki peran memberitakan segala apa yang dilakukan lembaga publik ini,
sejauh masih berada pada ketentuan yang ada, seperti halnya DPRD. 

“DPRD seharusnya berjiwa besar
untuk menerima kritik dari siapapun, sebagai proses pembelajaran dan
pendewasaan. Mengevaluasi diri, apakah kita dalam bekerja sudah sesuai atau
tidak,” tuturnya. 

Kata Adnan, seharusnya public bersyukur,
masih ada media yang mengontrol terkait kebijakan dan hal-hal yang dilakukan lembaga
publik. “Kritik dan otokritik itu menjadi hal yang biasa,” terangnya.

Senada dengan itu, Rektor
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Prof. Dr. Saiful Deni, M.Si,
mengatakan secara teoritis pemberitaan terkait anggaran rapat “Uang Dudu” DPRD
Tikep ini, jika itu diatur dalam ketentuan sebenarnya tidak menjadi masalah.
“Untuk menilai ini rasional atau tidak, tergantung dari berapa real pendapatan
daerahnya. Sederhananya, jika pendapatan daerah rendah, kemudian ada penambahan
anggaran semacam ini, itu bisa menjadi masalah bagi masyarakat. Sebaliknya,
jika itu diatur dalam ketentuan, maka itu juga tidak menjadi masalah
sebenarnya,” terangnya. 

Lanjutnya, di era keterbukaan informasi seperti ini, perihal kepentingan publik, transparansi itu menjadi hal yang diinginkan masyarakat. “Masyarakat sudah cerdas, membutuhkan transparansi dari pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Itu yang diinginkan,” jelasnya. (wm02/red)

Komentar

Loading...