AKD Halteng Resmi Terbentuk

Paripurna Penetapan AKD

WEDA-PM.com, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah resmi menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Penetapan tersebut digelar dalam rapat paripurna ke-IX masa persidangan I yang dipimpin Wakil Ketua I Kabir Hi Kahar, didampingi Wakil Ketua II Hayun Maneke.

Sekertaris
dewan (Sekwan), Rivani Abdurrajak membacakan keputusan DPRD tentang komposisi
AKD. Dengan begitu, sudah ada nama-nama anggota yang bertugas di komisi
dan Badan. DPRD Halteng sendiri memiliki 3 Komisi  dan 3 Badan.

Berdasarkan keputusan yang dibacakan dalam paripurna, Senin (18/11/2019), Badan Kehormatan Dewan diketuai Hi Yunus Saliden dari partai Gerindra, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) diketuai Nuryadin Ahmad dari PDIP. Untuk Badan Anggaran (Banggar) dipimpin Kabir Hi Kahar dari Partai PDIP dan Bandan Musyawarah (Banmus) dipimpin Hayun Maneke dari Partai NasDem.

Sementara
untuk Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan diketuai Asrul Alting
dari partai PDIP, Wakil Ketua Usman A Tigedo, Partai PBB dan Zarkasih Zainuddin
Sekertaris Komisi dari Partai Golkar.

Komisi
II yang membidangi Perekonomian dan Keuangan diketuai Ahlan Djumadil dari
partai Gerindra dan Yotatan Pata-pata sebagai Wakil Ketua dari PDIP serta
Arifin Samad Sekertaris komisi dari Partai Nasdem. Sementara Komisi III yang
membidangi Perencanaan dan Pembangunan diketuai Aswar Salim dari Partai Golkar,
wakil ketua Zulkifli Alting dari Partai Hanura dan Munadi Kilkoda Sekertaris
dari Partai NasDem.

Wakil
ketua I DPRD Halteng, Kabir Hi Kahar mengatakan, AKD merupakan unsur kerja yang
ada di lembaga DPRD.

"AKD dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi
serta kewenangan DPRD sebagaimana disebutkan. AKD menjadi strategis secara
langsung kerja-kerja lembaga DPRD akan dapat berjalan maksimal, dalam rangka
mengawal tuntutan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat," ucap Kabir.

Menurut
Politisi PDIP ini, penentuan komposisi AKD telah dilakukan sesuai mekanisme
yang berlaku, dimana masing-masing anggota alat kelengkapan dewan telah
melakukan pemilihan komposisi pimpinan AKD secara demokratis walaupun berjalan
alot dan penuh dinamika.

"Untuk pimpinan Banmus dan Banggar tidak
dilakukan pemilihan karena secara officio (otomatis) pimpinan DPRD adalah
pimpinan di kedua alat kelengkapan tersebut,"kata Ketua DPC PDIP itu.

Pembentukan AKD dipercepat kata dia, karena sesuai ketentuan batas pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sampai 30 November. Untuk itu, DPRD dan Pemkab Halteng dituntut menyelesaikan APBD sebelum 30 November. (msj/red)

Komentar

Loading...