Diduga Ada Bekingan Oknum Pejabat

Aktivitas Ilegal, PT FMI Sudah Angkut Empat Tongkang Hasil Produksi

ILUSTRASI.

SOFIFI-pm.com, Aktivitas PT FMI di kawasan Subaim, Halmahera Timur selain tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta RKB. Kehadiran PT FMI diduga di-back up oknum pejabat untuk melancarkan aktivitas ekplorasinya di Halmahera Timur.

Informasi yang dihimpun media ini, keberadaan PT FMI dengan luas kurang lebih 30 hektare diduga merupakan akal-akalan pejabat daerah dengan memanfaatkan cela di nama proses refisi RTRW sedang berlangsung.

Meski ilegal, PT FMI diketahui sudah beroperasi sejak dua bulan lalu dan mengangkut hasil ore empat tongkang.

"Sesuai informasi perusahaan tersebut telah beroperasi mulai pada Oktober-November," ujar Kadis DLH Haltim, Harjon Gafur, Selasa (13/12/2022).

Kadis menyebut, pihaknya baru mengetahui perusahaan tersebut beroperasi setelah ada laporan dari Camat Wasile.

"Sehingga ditindaklanjuti. Selama beroperasi kami tidak mengetahui," tandasnya.

Sementara, Kabid Amdal DLH Malut, Wajahuddin mengungkapakan, PT FMI tidak pernah memproses penerbitan dokemen AMDAL di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Saya sudah konfirmasi ke DLH Haltim, ternyata tidak pernah mengeluarkan AMDAL perusahaan tersebut. Provinsi juga demikian," ucapnya, Selasa (13/12/2022).

"Berarti aktivitas tambang itu ilegal," imbuhnya.

Terkait sikap yang diambil DLH Malut atas ilegal miming PT FMI, Wajahuddin menyebut hal itu menjadi kewenangan kepala dinas.

"Ini sudah menyangkut dengan kebijakan nanti langsung ke pak kadis saja," singkatnya.

Komentar

Loading...